Rencana Pembebasan Pajak Ekspor Jasa Diharapkan Dorong Perekonomian

Tunggak Pajak, Apartemen Titanium Square dan 6 Wahana di TMII Disegel
October 25, 2018
Pemerintah Masih ‘Ngalor-Ngidul’ Atur Pajak Ekonomi Digital
October 25, 2018

Jakarta – Pemerintah berencana untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ekspor pada beberapa sektor jasa lainnya. Adapun saat ini hanya tiga sektor jasa yang ekspornya dibebaskan PPN, yakni jasa maklon, perbaikan perawatan, dan kontruksi, sementara sektor lainnya tetap 10 persen.

Beberapa yang diusulkan untuk dibebaskan pajaknya di antaranya adalah jasa teknologi dan informasi, meliputi layanan dukungan teknik, layanan pembuatan program aplikasi dan konten (programmer), layanan pembuatan website (web developer) dan lain-lain. Selanjutnya jasa penelitian dan pengembangan, jasa persewaan alat angkut.

Selain itu juga ada juga jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa profesional, meliputi layanan jasa hukum, layanan jasa akuntansi/pembukuan, layanan jasa audit laporan keuangan, dan layanan jasa perpajakan dan jasa perdagangan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah diminta segera memperluas penerapan PPN nol persen ini ke beberapa sektor lainnya. Sebab hal ini dapat menumbuhkan tenaga kerja dan perekonomian.

“Khusus terkait dengan jasa profesional, sektor ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja sehingga ekonomi dapat tumbuh,” ujar Yustinus dalam keterangannya, Kamis (25/10).

Dia juga menuturkan, pada umumnya pengenaan PPN 10 persen oleh provider jasa dalam negeri berpotensi menimbulkan pajak ganda atas konsumsi jasa tersebut. Hal ini karena penerima jasa di luar negeri juga akan membayar PPN sesuai ketentuan domestik masing-masing.

“Sehingga konsumen jasa luar negeri akan menganggap adanya tambahan biaya/harga dari pemberi jasa, sehingga jasa dari Indonesia menjadi lebih mahal,” katanya.

Untuk itu, kata dia, PPN nol persen atas ekspor jasa dapat membantu meningkatkan daya saing jasa Indonesia.

“PPN prinsipnya adalah pajak atas konsumsi (on consumption), pengenaannya dilakukan di tempat barang/jasa dikonsumsi (destination). Bagi perekonomian, tentu akan sangat bagus karena sektor jasa bisa meningkat kontribusinya sesuai harapan pemerintah,” kata dia.

Sumber MSN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only