LONDON. Menteri keuangan Inggris Phillip Hammond dikabarkan akan memangkas pajak hingga GBP 900 juta atau setara dengan US$ 1,15 miliar untuk pelaku ritel kelas kecil menengah.
Pemerintah pada Jumat (26/10) mengatakan pemangkasan pajak ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing toko ritel dengan peritel online.
Toko-toko ritel sebelumnya, telah lama mengeluhkan sistem pajak Inggris yang tidak adil. Pemerintah cenderung mengenakan pajak properti lebih rendah terhadap peritel online dan toko-toko di luar kota.
Kementerian Keuangan Inggris mengatakan mulai tahun depan, setidaknya akan ada setengah juta peritel kecil yang akan mendapatkan sepertiga potongan pajak properti.
Selain memangkas pajak toko, pemerintah juga akan mengalikasikan dana mencapai GBP 650 juta selama empat tahun kedepan untuk meningkatkan infrastruktur yang akan menghubungkan transportasi dari pusat kota menuju sentra perbelanjaan.
Para ekonom sangat berharap menteri Hammond mengungkapkan angka-angka rosier pada keterbukaan informasi keuangan yang akan dilakukan Senin (29/10).
Namun melihat besarnya pengeluaran ekonomi ditambah dengan diumumkannya pemangkasan pajak disaat keadaan ekonomi yang tak pasti kemungkinan akan urung diumumkan.
Terlebih keadaan politik saat ini sedang rentan mengingat Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa tahun depan.
Sebagai catatan, tahun lalu tingkat bisnis Inggris meningkat GBP 27,4 miliar sekitar 4% di bawah pendapatan pemerintah.
Sedangkan Kementerian Keuangan menolak untuk memberikan penjelasan apakah pemangkasan pajak mencapai GBP 900 juta ini akan permanen ataukah untuk tahun 2019 hingga 2020 saja.
Sedangkan Kementerian Perdagangan menyambut baik kebijakan ini. Namun, jika nantinya akan menjadi kebijakan jangka panjang, diperlukan adanya reformasi kebijakan secara fundamental.
Tahun lalu, lebih dari 80% kalangan dewasa di Inggris berbelanja secara online. Inienjadikan Inggris sebagai konsumen online terbesar di Eropa.
Ini jadi kekhawatiran secara publik dan politik soal kemungkinan raksasa ecommerce Amazon yang mungkin bisa saja menghindari kebijakan pembayaran pajak sebab struktur platform yang multinasional.
Terhitung awal bulan ini, Hammond mengatakan Inggris secara sepihak bakal menerapkan pajak layanan digital jika dalam waktu dekat tidak ada kesepakatan internasional tentang bagaimana sistem pemungutan pajak yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan internet besar.
Sumber : kontan.co.id
WA only
Leave a Reply