Diminta Tunda Pajak E-Commerce, Menkeu: Kapan Gemuknya? Lama Banget

APBN 2019 Disahkan, Rupiah Dipatok Rp15.000, Defisit Rp296 Triliun
November 1, 2018
Pemakaian pajak rokok rawan penyimpangan
November 1, 2018

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengejar pajak digital dari perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk e-commerce.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan pelaku usaha e-commerce yang enggan dipajaki bisnisnya. Padahal, hasil dari pajak tersebut digunakan untuk masa depan anak muda Indonesia yang juga menjalani bisnis e-commerce.

“Kalau saya mau collect pajak, saya tanya William (William Tanuwijaja, Founder & CEO Tokopedia). ‘Waduh jangan dulu Bu, coba pikirin, biarkan saya besar dulu. Biarkan angsanya besar, ibu nanti dapat telur emasnya tapi biarkan saya gemuk dulu’. Kapan gemuknya? 2045. Lama banget ya,” ujarnya saat peringatan Hari Oeang Ke-72 di kantornya, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menkeu menjelaskan, pemerintah mendukung penuh ekonomi digital yang kebanyakan diinisiasi oleh generasi muda. Komunikasi dengan pelaku usaha e-commerce juga terus dilakukan, supaya kebijakan pemerintah tidak mengganggu mereka.

Kendati demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pelaku usaha e-commerce juga harus mau dipajaki sehingga tercipta kesetaraan dengan pelaku usaha lainnya.

“Kita tidak tahu modelnya seperti apa, supply chain-nya seperti apa, value added-nya dimana, maka pajaknya harus di-collect sebelah mana,” kata dia.

Pemerintah sebelumnya berencana memungut pajak untuk perdagangan e-commerce dengan menerapkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha kotor sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. Namun, kebijakan ini masih jalan di tempat.

Menkeu mengatakan, pemerintah juga sering dikeluhkan pelaku bisnis lainnya karena diperlakukan tidak adil. Banyak, pelaku bisnis yang terancam bangkrut karena kehadiran e-commerce.

“Saya ketemu sama dua-duanya, yang satu bilang tolong kami dilindungi dan yang satu tolong kami dikasih space untuk expand,” tuturnya.

Situasi ini, kata Menkeu, menciptakan dilema bagi Kemenkeu. Dia menyebut hal ini menjadi tantangan untuk menjaga bagaimana supaya seluruh pelaku usaha di Indonesia bisa tumbuh beriringan.

“Jadi kami di Kemenkeu, untuk bisa memahami mereka, saya tidak mungkin mengandalkan birokrat saja yang cuma mikirin akuntansi,” ucapnya.

Sumber: inews.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only