SURABAYA – Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Mohamad Nasih, mengatakan, pemerintah perlu meniru Amerika Serikat (AS) atau Turki dalam menjaga kedaulatan ekonomi dengan tidak segan-segan menerapkan kebijakan tarif. Menurutnya, untuk menekan pelebaran defist neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit/CAD yang terus berlangsung, pemerintah harus tegas terhadap pelaku usaha yang selama ini telah terlalu banyak menikmati keuntungan.
“Kita tahu struktur PDB kita besar karena konsumsi, dan banyaknya konsumsi justru dari produk dari luar negeri. Produksi kita rendah skalanya, apalagi untuk mengekspor (sulit), sementara konsumsi kita ugal-ugalan. Kita bisa mengikuti Turki, pola konsumsi kita diatur agar tidak terlalu luar negeri mainded,” kata Nasih di Surabaya, Rabu (31/10).
Menurut dia, masih banyak sumber daya nasional yang bisa dimanfaatkan agar neraca transaksi berjalan semakin berimbang.
Pemerintah jelasnya harus mengubah struktur budaya yang terlalu memanjakan para pelaku bisnis dalam negeri dengan kondisi saat ini. “Jadi kalau didorong agar berubah mengikuti pola konsumsi yang diatur, menjadi tidak mudah,” katanya.
Sebab itu, yang harus dilakukan adalah mendorong produk-produk komplementer atau subtistusi, yang bisa dibuat di Indonesia, tapi diakui hal itu tidak mudah karena sudah banyak pemain bisnis yang takut terganggu.
“Mereka-mereka yang sudah menikmati keuntungan yang sangat besar, dikenakan saja pajak yang lebih tinggi. Jadi para importir yang sudah menikmati keuntungan yang sangat-sangar besar itu kita minta kontribusi yang lebih besar bagi negara,” katanya.
Dengan demikian keuntungan mereka agak dibatasi, paling tidak sehingga mereka tidak akan terlalu meraup lebih besar kalau produk-produk subtitusi didorong.
“Sekarang kan digandoli, misalnya sekarang ada produk dalam negeri, mereka bilang jangan agar penghasilan impornya tidak terganggu, ini berlaku untuk semua komoditas. Kita harus mendorong distribusi keuntungan yang selama ini dinikmati oleh mereka-mereka yang mendatangkan komoditas dari luar negeri itu bisa dikurangi dengan jalan menaikkan pajak, tarif, atau apapun itu namanya,” katanya.
“Amerika saja menaikkan tarif impornya bagi Tiongkok, sekarang sudah tidak jaman lagi tarif rendah,” tambahnya.
Setelah hal itu dilakukan, pemerintah baru memfasilitasi kemudahan bisnis untuk menghasilkan produk-produk subtitusi.
“Kalau kita bisa menghasilkan ponsel, sepeda motor, mobil dan makanan sendiri, kenapa tidak ? Mengapa harus dipersulit untuk itu? tanya Nasih.
Sumber: koran-jakarta.com
WA only
Leave a Reply