Relaksasi DNI Diharapkan Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Dukung Pemerintah Batasi Impor Barang Mewah ke Indonesia
November 22, 2018
Sampai Oktober 2018, Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 407 T
November 22, 2018

JAKARTA –Risiko pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) menjadi pertimbangan pemerintah untuk merelaksasi ketentuan daftar negatif investasi (DNI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, di bidang ekonomi pemerintah sedang menghadapi fakta bahwa transaksi berjalan yang defisitnya cukup merepotkan. Dengan kebijakan tersebut, mereka berharap CAD bisa dikendalikan secara bertahap dan stabilitas perekonomian berangsur membaik.

“Sehingga hal lain yang dilakukan pemerintah seperti Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan suku bunga lebih awal, tujuannya memberikan confidence kepada market bahwa membawa dana ke Indonesia untung loh,” ungkap Darmin, Senin (19/11/2018).

Darmin tak mau mengambil pusing, pernyataan beberapa pihak yang menyeret kebijakan DNI ini ke ranah politis. Bekas Dirjen Pajak ini menegaskan, semua kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah baik itu terkait dengan B20, bea masuk untuk impor, DHE, maupun relaksasi DNI tujuannya adalah memperbaiki kinerja industri yang masih banyak lubangnya.

“Kalau itu enggak dibikin bikin setiap kali ekonomi kita tumbuh dia pasti perlu. Kalau dia perlu tapi tidak ada artinya apa impor. Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik tapi kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan,” jelasnya.

Sumber: finansial.bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only