Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel Babel

Pajak Jangan Sampai tak Disetor, Potensi dari 9 Objek Pajak Dengan Sistem Online Capai Rp 2 Triliun
November 29, 2018
Ini alasan Presiden Jokowi keluarkan UMKM dari rencana relaksasi DNI
November 29, 2018

JAKARTA – Bank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Adil mengatakan langkah pemasangan tapping box itu sebagai dukungan BPD tersebut dalam penerapan pembayaran pajak daerah secara online.

“Untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kami juga telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online dengan 7 pemda di Sumsel dan Babel,” katanya dalam keterangan pers terkait penandatangan perjanjian kerjasama tersebut, Rabu (28/11/2018).

Adil melanjutkan ketujuh daerah tersebut, yakni Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung.

Menurut dia, dalam kerja sama itu mencakup tempat layanan penerimaan pembayaran pajak daerah melalui teknologi host to host, ada pula layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha sebagai objek pajak, serta layanan Bank Sumsel Babel di seluruh kantor maupun channel elektronik perusahaan dari wajib pajak ke rekening kas umum daerah.

“Kami memberikan layanan transaksi atau penerimaan pembayaran pajak daerah secara terpusat dalam sistem online melalui Bank Sumsel Babel,” katanya.

Pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan nantinya dapat membayar Pajak Daerah secara onine.

“Nasabah juga dapat melakukan pembayaran pajak daerah di Kantor Bank Sumsel Babel melalui fasilitas layanan pada counter teller dan fasilitas lainnya yang sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan prakarsa implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih baik lagi dan transparan dalam mengelola keuangannya.

“KPK mendorong transparansi agar pemerintah daerah dapat memaksimal kan PAD sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Sumber: sumatra.bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only