Jika Sampai Bulan Depan Tak Lunasi Pajak, Pemkot Jaktim Ancam Laporkan Pihak TMII ke KPK

SEJAK Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memasang plang penunggakan pajak daerah di beberapa wahana beberapa bulan lalu, hingga kini, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) belum melunasi tunggakan tersebut.

Jika hingga Desember 2018 pihak manajemen TMII tak melunasi tunggakan pajak tersebut, Pemkot Jaktim tak segan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya, akan kita lapor ke KPK. Karena apabila wajib pajak sudah diberikan satu imbauan kemudian peringatan, penagihan paksa, sesuai ketentuan kita akan melibatkan seluruh aparatur penegak termasuk KPK,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Jakarta Timur Ari Sonjaya, Kamis (29/11/2018).

Menurut Ari Sonjaya, meski TMII di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), kewajiban pajak harus tetap ditaati, dan segera melunasi tunggakan yang ada. Sebab, Kementerian Sekretariat Negara hanyalah pihak yang bertanggung jawab, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh TMII.

Untuk itu, pihaknya tetap meminta tunggakan yang ada secepatnya diselesaikan, karena hal ini memang sudah kewajiban yang harus ditaati tanpa terkecuali.

“Itu kan hanya penanggung jawab, tapi kalau pajak itu langsung ke pihak ketiga. Setneg itu hanya penanggung jawab kepemilikan, dalam hal ini Setneg pun tidak bisa mengintervensi, karena yang sudah mengoperasionalkan dikenakan ke manajemen pihak ketiga,” paparnya.

Walau begitu, hingga saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan TMII terkait masalah ini. Pihaknya memastikan bahwa TMII segera melunasi tunggakan yang ada sebelum jatuh tempo yang sudah diberikan.

“Kita sudah melakukan koordinasi informal lewat lurah dan camat. Mereka secara lisan menyampaikan mereka (TMII) sedang menghitung seluruh akuntansi keuangan tersebut,” bebernya.

Tunggakan pajak TMII belum melakukan pelunasan mencapai Rp 1,9 miliar. Rinciannya, tunggakan pajak Snowbay Rp 871 juta, Teater Imax Keong Mas Rp 386 juta, Taman Aquarium Air Tawar Rp 360 juta, skylift kereta gantung Rp 168 juta, Desa Wisata Rp 74 juta, dan Sasono Langgeng Budoyo Rp 79 juta.

Sumber : tribunnews.com