Perusahaan Asal Luar Harus Bayar Pajak di Kalbar, Inilah Pernyataan Sutarmidji

Perusahaan Dianggap Belum Berkontribusi, Midji Tegaskan Pemprov Akan Tertibkan Aturan PPh dan PBB
November 30, 2018
Rakoreg PBB dan PPh, Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Utara Harap Kuatkan Sinergitas Dengan Pemprov
November 30, 2018

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat akan terbitkan aturan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan itu menjadi satu diantara upaya mendongkrak pendapatan daerah.

Pasalnya, Pemprov Kalbar sedang getol mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui sektor pajak maupun sektor lainnya.

“Semisal CPO. Kalbar ini penghasil CPO terbesar, tapi satu rupiah pun kita tidak pernah terima hasilnya,” ungkapnya saat buka Rapat Kordinasi Regional (Rakoreg) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Rabu (28/11/2018) malam.

Sutarmidji menimpali satu diantara sebab harus dikeluarkan kebijakan itu lantaran menilik operasional perusahaan pertambangan dan perkebunan yang dinilai belum berkontribusi sama sekali bagi daerah.

Sumber: pontianak.tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only