Indonesia manfaatkan pertemuan G20 untuk tingkatkan kepatuhan pajak

Indonesia memanfaatkan pertemuan pemimpin 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia atau G20 untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, Menteri Keuangan mengatakan pertemuan tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok ‘high wealth’ yang selama ini mudah memanfaatkan tax haven dan kelonggaran regulasi antar negara.

“Ada kemajuan penting dalam kerjasama perpajakan antara negara dengan kerjasama memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital,” urai dia dalam tulisan di laman Facebook-nya.

Namun, Menteri Sri menilai masih banyak tantangan yang belum terjawab dan resiko besar masih melingkupi dan membayangi perekonomian dunia.

Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang serta kenaikan utang korporasi menurut dia, menimbulkan beban dan resiko ekonomi yang nyata.

“Alhamdulillah, Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global,” tulis dia.

Perang dagang antar negara lanjut dia, melahirkan keinginan G20 untuk melakukan reformasi multilateral World Trade Organization.
Indonesia menurut Menteri Sri, harus menyiapkan materi dan posisi yang jelas dan negosiator yang unggul dalam menghadapi era perang dagang bilateral dan melemahnya mekanisme solusi multilateral yang makin kompleks.

Selain itu, ancaman dan peluang digital ekonomi terhadap kesempatan dan jenis kerja di masa depan imbuh dia, terus menjadi perhatian G20, selain implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan, jaring pengaman sosial, dan perpajakan.

Menteri Sri menilai dunia akan semakin kompleks dan globalisasi serta kemajuan teknologi akan memberikan banyak kesempatan untuk maju dan mengejar ketertinggalan.

“Namun juga menyajikan kerumitan dalam mengelola perekonomian dan sosial suatu negara. Indonesia harus makin keras dan cerdas dalam membangun perekonomian kita,” seru dia.

Menteri Sri mengatakan fokus Presiden Jokowi untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sudah benar, untuk pemerataan dan peningkatan produktivitas dan daya kompetisi negara kita.

“Indonesia tetap perlu membangun kapasitas anak-anak bangsa dalam memahami dan menghadapi globalisasi ekonomi, perubahan teknologi dan dinamika geopolitik yang makin rumit dan menantang,” tegas Menteri Sri.

Sumber: fokusjabar.com