Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah gencar mengumpulkan penerimaan seperti pajak yang merupakan mandat dari aturan yang berlaku saat menjalankan APBN.
Berbicara di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk lebih terbuka untuk mengetahui isi dari APBN.
Pengetahuan akan APBN bagi masyarakat menjadi penting agar terciptanya rasa tanggung jawab. Apalagi, APBN itu merupakan uang masyarakat untuk masyarakat.
“Untuk menjelaskan keuangan negara adalah konsen kita semua, dari mana uang diperoleh, bagaimana mengalokasikan, masyarakat semakin tahu menjadi bertanggung jawab,” kata Sri Mulyani.
Jika seluruh masyarakat memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap APBN, maka tidak akan lagi meributkan hal-hal seperti mengenai pembayaran pajak, hingga membicarakan soal utang.
“Bagaimana uang diperoleh, dialokasikan, dia harus bayar pajak, dia paham itu kenapa, bukan karena Menkeu hobi, itu ada mandat konstitusi, ini bagian dari memelihara Republik Indonesia,” ujar dia.
Agar masyarakat Indonesia lebih mengetahui dan bertanggung jawab akan pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan pun gencar memberikan informasi melalui media sosial (medsos), mulai dari Kementerian Keuangan, masing-masing direktorat, maupun Sri Mulyani secara individu.
“Kalau membahas dalam bahasa biasa ini tidak terlalu sulit dipahami, kita harus sadar policy maker setiap kebijakan memiliki pilihan yang tidak mudah, jadi cari cara untuk menyampaikan, harus berpikir keras menjelaskan situasi ini,” ungkap dia.
Sumber : detik.com
WA only
Leave a Reply