APBD Kota Bekasi Defisit Rp 333 Miliar

Sistem “Jemput Bola” Pembayaran Pajak, Tingkatkan Pendapatan DKI
December 10, 2018
Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak Pajak
December 10, 2018

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Bekasi berpotensi mengalami defisit sebesar Rp 333 miliar. Sebab porsi anggaran belanja daerah senilai Rp 6.612.577.202.095 lebih besar, dibanding potensi pendapatan yang mencapai Rp 6.279.079.867.286. Dengan demikian, selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 333.497.335.799.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik mengatakan, nilai selisih tersebut akan ditutup dari penerimaan pembiayaan piutang pendapatan. Menurut dia, potensi total penerimaan pembiayaan dari piutang pendapatan pada 2019 mencapai Rp 353 miliar

Potensi itu kemudian dikurangi Rp 20 miliar untuk penyertaan modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Jadi, sisanya sebesar Rp 333 miliar akan digunakan untuk menutup selisih angka tersebut,” kata Eka beberapa waktu lalu.

Eka menjelaskan, penerimaan pembiayaan dari piutang pendapatan yang dimaksud dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan mengandalkan perolehan piutang PBB, maka RAPBD Kota Bekasi 2019 menganut anggaran berimbang.

Pemerintah yakin piutang PBB akan diperoleh secara maksimal karena telah menggandeng Kejaksaan Negeri Bekasi untuk menagih utang kepada wajib pajak yang menunggak. Dengan menggandeng pengacara negara ini, wajib pajak bakal mematuhi aturan ini.

Meski berpotensi mengalami defisit yang ditutup menggunakan piutang PBB, namun secara global nilai APBD Kota Bekasimengalami kenaikan sekitar 14 persen dibanding tahun lalu. Pada 2018 lalu, APBD Kota Bekasi sebesar Rp 5,6 triliun, lalu pada 2019 naik menjadi Rp 6,6 triliun.

Berdasarkan data yang diperoleh, Kota Bekasi pernah dikabarkan mengalami defisit pada triwulan ketiga 2018 senilai Rp 900 miliar. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat itu mengungkapkan, fenomena ini terjadi karena adanya degradasi kepemimpinan saat masa transisi pemerintahan memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ketika itu.

Dampaknya, kinerja pegawai untuk menggarap potensi pendapatan juga menurun sehingga dipolitisasi terjadi defisit.

“Kalau dibilang saat bulan September sudah defisit, itu hanya kepentingan politik yang ingin merusak sistem autopilot yang telah kita bangun. Pada saat saya tetapkan APBD 2018 senilai Rp 5,6 triliun dengan DPRD, itu dalam kondisi kerja. Kalau tidak kerja, yah nggak akan bisa apalagi potensinya banyak dan digali dengan cara kerja melalui penarikan pajak,” kata Rahmat.

Dengan situasi seperti ini, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono pasca dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Bekasi pada 20 September 2018 lalu, langsung melakukan berbagai upaya. Salah satunya mengurangi tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen.

Belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) terpaksa dipotong untuk mengurangi beban belanja daerah. Pemotongan tunjangan ini diprediksi selama enam bulan atau sampai pertengahan tahun 2019 mendatang. “Kalau sampai Desember (pemotongan TPP) masih agak berat, mungkin Mei atau pertengahan tahun 2019 sampai kondisinya stabil baru kita kasih lagi (TPP 40 persen),” ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah pembentukan opsir penagihan piutang PBB sampai Desember ini. Seluruh aparatur di organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk menagih utang PBB kepada wajib pajak yang menunggak.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menambahkan, pihaknya telah menyepakati nilai RAPBD 2019 sebesar Rp 6,6 triliun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, pemerintah daerah masih memiliki beberapa tugas.

Salah satunya adalah menggeser piutang pendapatan Rp 353 miliar masuk menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah PBB. Sebab, menurut Choiruman, ada nomenklatur piutang pendapatan di pos pembiayaan yang tidak sesuai dengan definisi piutang.

“Seharusnya sudah tertera di dalam Neraca Keuangan Daerah. Piutang pendapatan ini merupakan pajak terhutang PBB yang belum dibayarkan wajib pajak dan harus masuk ke dalam pemasukan di pajak daerah,” jelas dia.

Chairoman juga memberi beberapa catatan kepada kepala daerah agar mengintegrasikan sistem Kartu Sehat Berbasis (KS) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh penduduk Indonesia harus masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019.

Selain itu, kinerja dinas penghasil pendapatan juga harus diperbaiki karena sudah tiga tahun berturut-turun target PAD tidak tercapai. Pada 2016, capaian PAD hanya berkisar sekitar Rp 1,60 triliun. Besaran ini tidak mencapai target yang dipatok sebesar Rp 1,68 triliun.

Pada 2017, perolehan PAD sekitar Rp 1,79 triliun kembali tidak mencapai target, padahal targetnya adalah sebesar Rp 2,35 triliun. Terakhir, pada 2018 dari target Rp 2,4 triliun, pemerintah baru memperoleh sekitar Rp 2 triliun saja. “Angka belanja sudah dibuat tinggi, namun ujungnya bisa berpotensi defisit bila tidak tercapai,” jelasnya.

Sumber : tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only