JAKARTA – Banyaknya kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi mengusik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di hadapan pejabat daerah, dia menumpahkan kekecewaannya itu.
Awalnya Sri Mulyani membahas soal proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik atau e-Procurement. Namun ia langsung mengaitkan hal itu dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK.
“Berapa banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK? 111 kepala daerah. Rasanya tidak cukup untuk membuat jera,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/12/2018).
“Itu artinya nuraninya sudah mati, pikiran dan hatinya sejak awal sudah sama sekali tidak memikirkan masyarakat. Itu adalah sesuatu yang sangat, sangat menyakitkan,” sambung dia.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan arahan mengenai perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Ia memberi peringatan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk membuat program-program yang lebih kreatif, sehingga serapan kas daerah maksimal untuk perkembangan daerah.
Ia melanjutkan, pemerintah pusat sudah bekerja keras untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Namun setelah dana itu terkumpul, justru dikorupsi oleh kepala daerah.
Padahal, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengalirkan dana hasil pajak masyarakat itu dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai pembangunan.
“Peran pemda sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, para kepala daerah kapok dan membangun pemerintahan yang lebih bersih. Salah satunya, kata dia, yakni dengan menjalankan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
Sumber: kaltim.tribunnews.com
WA only
Leave a Reply