Ekspor Melemah, Pasar Domestik CPO Perlu Digenjot

Wajib tahu, blokir STNK penunggak pajak bisa dimulai awal 2019
December 11, 2018
Pemerintah Godok Insentif Pajak Industri Daur Ulang
December 11, 2018

Jakarta. Sejumlah strategi perlu dilakukan untuk memperbesar penyerapan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik. Beberapa di antaranya adalah penggunaan CPO pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN, mengakselerasi program B20 dan B30, penggunaan CPO pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta mendorong Pertamina untuk memiliki kilang yang dapat memproses pengolahan CPO menjadi bahan bakar.

Seiring dengan upaya memperbesar pasar domestik, ekspor CPO perlu terus diperluas dan diperkuat agar tidak diisi oleh minyak nabati negara kompetitor. Indonesia perlu menerapkan sistem resiprokal dan membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara pengimpor CPO potensial seperti India, Pakistan, dan Turki. Selain itu, Indonesia mesti mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar CPO di dunia serta menjadi penentu atau referensi harga.

Di lain sisi, program hilirisasi perlu terus digenjot untuk mendapatkan produk bernilai tambah tinggi. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendongkrak harga CPO yang saat ini tengah tertekan.

Demikian benang merah focus group discussion (FGD) bertajuk “Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani” yang diselenggarakan Investor Daily. FGD menampilkan panelis Anggota DPR Jhony G Plate, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti BPPT Agus Kismanto, dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, dengan moderator Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.

Keseimbangan Pasar

Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, untuk mengatasi kejatuhan harga minyak sawit sekaligus melindungi petani di Tanah Air maka diperlukan upaya keseimbangan yakni dengan terus mendongkrak kinerja ekspor dan secara paralel menggenjot konsumsi minyak sawit di dalam negeri. “Terdapat sejumlah upaya jangka pendek yang dampaknya akan langsung kentara (quick wins) untuk menahan kejatuhan harga minyak sawit, seperti penghapusan sementara pungutan ekspor, dampaknya sudah mulai terlihat dan akan makin kelihatan 3-6 bulan lagi,” ujar Bhima.

Kebijakan quick wins lain adalah pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyerap biodiesel dengan mengembangkan pembangkit berbahan bakar sawit. “Pemerintah sudah bilang bahwa kondisi sawit Indonesia sudah emergency, sehingga apapun cara akan ilakukan. Bisa saja nanti PLN diberi susbidi, yang pasti APBN 2019 masih ada ruang penyertaan modal negara (PMN) lebih besar sehingga PLN mampu menyerap biodiesel lebih banyak,” jelas dia.

Sedangkan kebijakan quick wins dalam menggenjot ekspor, pertama, pemerintah perlu memanggil Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok untuk menemukan pembeli (buyer) di Tiongkok yang kekurangan minyak nabati sebagai dampak penghentian impor kedelai dari Amerika Serikat. Kedua, Indonesia bisa memainkan perdagangan bilateral yang cantik dengan India dengan membuka lebih banyak masuknya produk India agar negeri itu bersedia menurunkan bea masuk (BM) minyak sawit.

Sedangkan untuk membantu petani, khususnya non-plasma, pemerintah perlu menciptakan mekanisme harga dasar (floor price). Misalnya, dengan kondisi harga terendah TBS saat ini Rp 500 per kg maka pemerintah perlu mengatur harga terendah Rp 800 per kg, selisihnya bisa ditanggung dengan skema subsidi.

Joko Supriyono menekankan pentingnya penyeimbangan pasar ekspor dan domestik, meskipun porsinya tidak ada rumus ideal, apakah 50:50 atau 40:60. Tapi yang jelas, produksi dan produktivitas harus tetap digenjot. Sebab jika Indonesia memangkas produksi, kata Joko, porsi Indonesia di pasar ekspor bisa diisi negara lain.

Menurut Joko, untuk mengantisipasi kejatuhan harga, strategi yang harus ditempuh adalah mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, mengatur arus pasokan dan permintaan domestik, mendesain regulasi yang meningkatkan daya saing, memperkuat ekspor, serta memacu serapan di dalam negeri.

Joko mendukung usulan untuk mendorong konsumsi sawit oleh PLN dengan mekanisme subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dia mengkalkulasi PLN mampu menyerap tambahan konsumsi CPO 2,5 juta ton. “PLN hanya butuh kepastian untuk cash flow, bahwa mereka akan mendapat subsidi ketika harga CPO tinggi,” kata Joko.

Joko juga berharap implementasi program B20 lebih optimal dan dilanjutkan ke B30. Lebih bagus lagi kalau bisa mewujudkan B100. Teknologinya ada, tinggal bagaimana Pertamina bisa segera investasi bikin refinery CPO. “Program B20 menyerap 6 juta ton setahun, ditambah PLN berarti 8,5 juta ton. Nanti kalau B30 jalan, serapannya bisa jadi 15 juta ton setahun,” kata Joko.

Sedangkan untuk pasar ekspor, Joko menyebutkan pentingnya menghilangkan hambatan perdagangan di pasar potensial. Indonesia juga perlu menerapkan asas resiprositas dengan membuka pasar dari negara konsumen besar CPO. “Untuk negara tujuan ekspor CPO yang potensial itu, kita perlu membuat perjanjian perdagangan bebas, seperti India, Turki, Pakistan,” kata Joko.

Peneliti BPPT Agus Kismanto memaparkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada produksi CPO yang terus meningkat, tapi konsumsi dalam negeri tetap, sementara restriksi di negara pengimpor CPO semakin bertambah. Kondisi itu menekan harga CPO. Di sisi lain, lanjut Agus, impor minyak dan BBM Indonesia terus meningkat.

Agus Kismanto mendorong CPO digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Juga mendorong Pertamina untuk memiliki kilang yang dapat memproses pengolahan CPO menjadi bahan bakar. “PLN mungkin khawatir jika mau investasi untuk mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel. Bagaimana kalau harga CPO mahal? Untuk itu, perlu intervensi pemerintah, termasuk adanya subsidi BPDPKS,” kata Agus.

Agus juga berpendapat, harga BBM ditentukan pemerintah berdasarkan keekonomian harga BBM energi baru terbarukan (EBT). Jika harga BBM fosil lebih rendah, pemerintah menetapkan pajak pada harga BBM fosil, sehingga BBM EBT tetap dapat menang bersaing.

Karena itu, Agus merekomendasikan, jika ingin mendongkrak harga CPO kembali ke posisi tahun 2011, yakni US$ 1.300 per ton, pasokan sebanyak 28,6 juta ton ke pasar harus dipangkas. Untuk itu, lanjut dia, program B-20 dilanjutkan B-30 harus sukses, dengan potensi sebanyak 8,4 juta kiloliter.

“Selain itu, perlu dijajaki program barter biodiesel-biothanol dengan Brasil, yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Juga, perlu menjajaki substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter. Peluang lain, PLTD berbahan bakar HSD diganti bahan bakarnya dengan CPO atau minyak goreng, potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter,” kata Agus.

“Agar PLN tidak terbebani dengan program ini, biaya pilot plant, uji coba, dan perencanaan dibantu oleh BPDPKS. Begitu pula jika ada selisih harga antara BBM dan BBN. Untuk memastikan CPO terserap BBM, Pertamina diminta membangun kilang minyak yang mampu co-processing minyak mentah dengan CPO. Dengan begitu dapat menyerap CPO sampai dengan 20 juta ton per tahun atau 340.000 barel per hari,” kata Agus.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Soetopo juga mendorong peran PLN dalam menyerap sawit domestik diperbesar. PLN harus dipaksa untuk menggunakan mesin-mesin pembangkit yang kompatibel dengan minyak sawit. Di sisi lain, Indonesia harus saatnya mengembangkan biofuel yang berbasis hidrokarbon yang mampu menghasilkan avtur dan green diesel. “Meski investasinya besar, nanti kita bisa mengganti semua bahan bakar minyak dengan sawit. Kita sudah ada teknologinya, ITB dan Pertamina sudah mulai mengembangkannya,” jelas dia.

Dia menjelaskan, industri sawit memang perlu memiliki sistem kendali harga dengan membuat kebijakan yang komprehensif dan sustainable. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan manajemen suplai yakni membangun infrastruktur guna menahan stok. Selama ini, Indonesia membangun kebun sawit yang besar dengan bibit unggul yang mumpuni namun lupa membangun saran tangki timbun yang optimal. “Makanya ketika harga jatuh itu karena tangki timbun penuh sehingga pabrik tidak sanggup membeli tandan sawit petani,” ujar dia.

Roadmap Sawit

Sementara itu, Jhony G Plate menjelaskan, Indonesia perlu membuat peta jalan (roadmap) industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia. Hal itu sangat mungkin terealisasi karena produksi sawit Indonesia mencapai 42 juta ton per tahun baik dalam bentuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) maupun minyak kernel (CPKO).

Tujuan dalam roadmap bisa terwujud apabila Indonesia memiliki standar keberlanjutan yang bisa diterima pasar internasional. Sawit itu ibarat bayi yang ketika lahir harus memiliki sertifikat. Namun sayangnya, keberadaan sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO) masih di bawah kepercayaan publik, pasar internasional belum menempatkan ISPO sebagai sertifikasi sawit yang memadai. Karena itulah sawit Indonesia selalu diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan oleh sejumlah negara. “Makanya regulator harus didorong kesetaraan ISPO dan RSPO,” jelas dia.

Masalah lain yang harus dibenahi adalah persoalan diplomasi. Hingga kini masih banyak yang bertanya mengapa harga referensi sawit justru mengacu Malaysia padahal produksi terbesar adalah Indonesia. Baru-baru ini sawit Indonesia di-banned oleh pelaku usaha di Islandia sehingga sulit masuk Uni Eropa. “Kekuatan diplomasi politik harus diperkuat yang melibatkan lintas sektoral,” ungkap Jhony.

Plate juga menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. “Kami di DPR beri dukungan kuat untuk program hilirisasi,” jelas Plate.

Sedangkan Ketua DPP Samade Tolen Ketaren menjelaskan, petani sawit mengalami banyak kesulitan dengan terus merosotnya harga tandan buah sawit (TBS). Petani sulit mengakses pupuk dan herbisida. Kondisi tersebut membuat petani mengurangi intensitas perawatan kebun sawit. Dosis pupuk dikurangi. Petani juga memperpanjang rotasi panen untuk mengurangi biaya tenaga kerja.

Karena itu, Tolen sependapat apabila pemerintah menetapkan harga dasar TBS sawit petani sebesar Rp 700/kg. Selain itu, mata rantai tata niaga CPO harus dibenahi. Margin yang diterima tengkulak terlalu besar. “Ketika harga TBS di pabrik disebutkan Rp 1.100 per kg, harga yang sebenarnya kami terima hanya Rp 600 per kg, kami ingin kami bisa mengakses langsung ke pabrik,” ujar dia.

Sementara itu, Dedi Junaedi menuturkan, luas lahan sawit di Indonesia saat ini tercatat 14,03 juta ha. Sekitar 2,4 dari 5,6 juta ha kebun sawit rakyat perlu diremajakan. Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan peremajaan 185 ribu ha. Menurut Dedi, anggaran peremajaan itu mencapai Rp 4,6 triliun dari BPDPKS.

Di sisi lain, lanjut dia, sawit Indonesia menghadapi tantangan akibat kampanye negatif. Mulai dari tudingan sebagian areal terindikasi kawasan hutan dan kawasan hidrologis gambut (KHG), tersandung masalah legalitas dan perizinan, gangguan usaha/ konflik, isu terkait kesejahteraan pekebun, hingga menyangkut kerusakan lingkungan dan kebakaran.

Terkait harga, kata Dedi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun. “Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun dilakukan minimal sekali sebulan,” kata Dedi.

Terkait rendahnya harga TBS petani, lanjut Dedi, hal itu tidak terlepas dari produktivitas. Karena itu, ujar dia, peremajaan mendesak dilakukan untuk memperbaiki kualitas produksi dan produktivitas sawit rakyat.

Sumber: beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only