Sri Mulyani: Robot Bisa Dikenakan Pajak Penghasilan

JAKARTA. Perkembangan teknologi di dunia industri mulai merubah pola dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Penggunaan teknologi itu tak dipungkiri akan terus berkembang dimasa depan sehingga industri bisa saja didominasi oleh robot atau mesin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam kondisi demikian maka pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan fiskal. Di masa depan, tak menutup kemungkinan robot akan dikenai pajak penghasilan (PPh), di sisi lain pengangguran maka akan diberi dana manfaat atau unemployment benefit.

“Kalau sekarang yang kerja seluruhnya robot, maka yang terima upah siapa? Dalam konteks, kalau dunia ini semakin otomatisasi dan robot jadi faktor produksi yang mengganti tenaga kerja manusia cukup besar, maka yang akan muncul dua kebijakan fiskal. Pertama robot yang bekerja bayar pajak penghasilan dan (kedua) manusia yang enggak kerja dikasih income,” paparnya dia dalam acara diskusi ‘Outlook Perekonomian Indonesia 2019’ di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, saat ini seluruh pemimpin negara memang tengah membahas mengenai unemployment benefit. Menurutnya, bila negara memberi para pengangguran bantuan dana selama belum mendapat pekerjaan yang baru, maka tentunya harus diimbangi dengan adanya pemasukan.

Dalam hal ini, pengenaan pajak pada robot yang memang menggeser peran manusia, menjadi salah satu bagian dari pemasukan negara. “Karena enggak mungkin di APBN negara manapun, baik negara maju sekalipun, untuk kasih income kepada yang tidak kerja, kalau negara tidak mendapatkan revenue.

Menurutnya, pengenaan pajak pada robot sudah menjadi pembahasan yang fundamental dalam perekonomian kedepan. Kata dia, Kementerian Keuangan kedepannya akan terus menjaga kebijakan fiskal yang tetap memperhatikan perubahan di masa depan, disamping juga tetap mengelola kebijakan yang tepat di masa kini.

“Ini suatu rezim masa depan, kalau kita bayangkan seperti film Robocop yang semua polisinya robot tersebut ada di dunia nyata, lalu manusia ngapain? Ini pertanyaan yang fundamental dibahas dalam kebijakan publik. Poinnya adalah kita harus lihat struktur dari pasar pekerja kita, siapa yang bekerja, dapat income berapa, harus bayar pajak apa, dan untuk siapa,” paparnya.

Sumber : okezone.com