Utang Naik Terus, Negara-negara Arab Dapat Peringatan IMF

Dubai – Utang pemerintah negara-negara Arab mengalami peningkatan pesat sejak krisis keuangan global 2008. Hal ini disebabkan oleh defisit anggaran yang terus meningkat, kata Dana Moneter Internasional (IMF), Sabtu (9/2/2019).

“Sayangnya, kawasan ini belum sepenuhnya pulih dari krisis keuangan global dan dislokasi ekonomi besar lainnya selama dekade terakhir,” kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di acara Forum Fiskal Arab di Dubai, dilansir dari AFP.

“Di antara negara-negara importir minyak, pertumbuhan (ekonomi) telah meningkat, tetapi masih di bawah tingkat sebelum krisis,” katanya. 

Lagarde mengatakan utang publik di antara negara-negara pengimpor minyak di Arab telah meningkat dari 64% menjadi 85% dari produk domestik bruto (PDB) sejak 2008.

Hampir setengah dari negara-negara ini sekarang memiliki utang publik lebih dari 90% dari PDB, katanya.

Utang publik di antara para eksportir minyak – termasuk Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan 6 negara – naik dari 13% menjadi 33% dari PDB. Hal ini dipercepat oleh jatuhnya harga minyak sekitar 5 tahun lalu, kata Lagarde.

“Para eksportir minyak belum sepenuhnya pulih dari goncangan harga minyak yang dramatis pada 2014,” katanya.

“Pertumbuhan moderat berlanjut, tetapi prospeknya sangat tidak pasti.”

Lagarde memperingatkan negara-negara penghasil minyak agar mencari energi hijau dalam beberapa dekade mendatang. Ini sejalan dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang menetapkan pengurangan emisi rumah kaca.

Bulan lalu, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk pengekspor minyak mentah utama dunia, Arab Saudi, serta kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara secara umum. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga minyak, output rendah, dan ketegangan geopolitik.

Lagarde menyambut baik reformasi pengeluaran dan pendapatan, termasuk pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea cukai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Tetapi ia mendesak agar pemerintah mengambil lebih banyak reformasi, langkah-langkah anti-korupsi, dan transparansi.

“Jalur ekonomi ke depan untuk wilayah ini masih menantang,” tambahnya.

Sumber : cnbcindonesia.com