Manfaat Isu Pajak dalam Kampanye Politik

Penjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian Urgen
February 22, 2019
Psst.. Ada Kebijakan Baru dari Sri Mulyani di Sektor Properti
February 22, 2019

Read my lips, no new taxes. Kalimat itu diucapkan oleh George W. Bush (alm) saat memenangkan pemilihan presiden di AS pada tahun 1988 silam. Akan tetapi, kerena tidak mampu menepati janjinya, maka hal itu menjadi salah satu penyebab kekalahannya dalam kampanye pada 1992.

Hal itu menunjukkan bahwa pajak memainkan peranan penting, baik dalam pertarungan politik, maupun dalam pembuatan kebijakan publik oleh sebuah pemerintahan. Dan juga isu pajak digunakan dalam kampanye atau proses politik di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia.

Dalam politik ekonomi, dikenal istilah median voter theorem, dalam proses pemungutan suara. Pemenang akan dihasilkan dari prefensi suara pemilih terbanyak.

Sebagai akibatnya, pihak-pihak yang berkampanye akan menawarkan sesuatu yang menjadi prefensi pemilih. Membayar pajak yang lebih ringan, atau bahkan bebas tidak membayar pajak, akan terjadi sesuatu yang ditawarkan oleh pihak yang berkampanye dalam kontes politik.

Hal ini akan menjadi sangat menarik, mengingat sangat sulit menemukan orang yang berjiwa altruis dalam membayar pajak. Apalagi, sistem perpajakan saat ini mengenakan pajak hampir di semua tingkat aktivitas manusia. Mulai dari menerima penghasilan, melakukan konsumsi atau saat memiliki kekayaan.

Nah, saat ini negeri kita Indonesia, sedang dalam masa kampanye pemilihan umum yang dilakukan serentak. Pemilihan presiden dan legislatif, baik DPR dan DPRD, akan berlangsung di seluruh pelosok Indonesia. Apakah isu pajak tersebut dapat diwujudkan di Indonesia?

Mari coba kita tengok di Amerika Serikat. Setiap ada pemilihan presiden di Negeri Paman Sam, isu pajak akan menjadi progam yang ditunggu-tunggu, terutama pemilih dari Partai Republik. Dengan komposisi warga negara yang sudah mapan secara ekonomi dan umumnya berkarakter konservatif, maka isu penurunan pajak akan selalu ditunggu.

Akan tetapi, sistem hukum di AS sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dengan sistem common law atau sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi dan bersumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Menurut Satjipto Raharjo, salah satu karakteristik sistem hukum tersebut adalah memiliki nilai praktis dan memberikan kepastian sehingga janji kampanye presiden sangat mungkin cepat direalisasikan.

Sementara itu, Indonesia menganut sistem civil law yang memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya kondifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi dasar hukum utama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

Hal ini berarti setiap ada keinginan untuk mengubah subyek, objek dan /atau tarif pajak diharuskan mengubah UU yang berlaku. Selain itu, diperlukan pembahasan dengan pihak legislatif dan membutuhkan waktu  yang sangat lama untuk mengubahnya.

Di Indonesia perubahan UU pajak biasanya terjadi dalam jangka 10 tahun dan sifat perubahannya tidak bersifat komprehensif, hanya beberapa pasal saja. Tarif pajak penghasilan memang sudah beberapa kali diubah dan untuk mengubahnya harus mengubah undang-undang.

Tarif pajak yang berlaku saat ini sebesar 25% telah berlaku sejak tahun 2008. Dan berdasarkan UU PPh tersebut, tarif pajak sudah tidak mungkin lebih rendah dari 25%.

Sebenarnya pajak bukan sekadar berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewudukan keadilan sosial. Menurut teori ekonomi, bahkan dalam teologi, diperlukan suatu instrumen untuk mewujudkan redstribusi penghasilan atau redistribusi kekayaan.

Pajak atau zakat merupaka salah satu instrumen yang telah lama diterapkan. Pajak juga merupakan sebuah instrumen yang untuk mengatur perilaku manusia atau agen ekonomi yang menyebabkan eksternalis negatif.

Contoh jenis pajak ini adalah cukai rokok untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan atau pajak kendaraan bemotor untuk megurangi polusi udara. Pajak kendaraan motor sendiri lebih bersifat earmarking tax, penerimaan pajak akan langsung digunakan untuk perbaikan atau perawatan jalan.

Jika dilihat sebagai instrumen fiskal, ide penurunan tarif PPh yang dicetuskan dalam kampanye kali ini berpotensi mengganggu keseimbangan fiskal baik dalam APBN dan APBD. Kontribusi penerimaan PPh dalam APBN masih sangat kuat sekitar 30% yang terutama di topang oleh PPh yang dibayar oleh perusahaan (PPh Badan).

Sementara itu, ukuran pemerintah akan terus meningkat. Penurunan PPh secara masif tidak mungkin dilakukan di negara yang masih mengembangkan kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Sebagai perbandingan,negara maju yang kuat struktur pajaknya ditopang oleh pajak penghasilan yang dibayar oleh individu. Namun di Indonesia, sebagian besar pembayan pajak ditopang oleh perusahaan.

Direktorat Jendral Pajak masih membutuhkan waktu untuk mewujudkan struktur pajak yang kuat dan memiliki sustainability dalam jangka panjang. Sementara itu, transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga semakin besar nilai nominalnya.

Fenomena flypaper effect, yaitu belanja daerah lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi di hampir semua pemerintahan daerah. Sebagian besar pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, masih sangat mengandalkan transfer pemerintah pusat dan belum mampu meningkatkan PAD sesuai dengan proporsi yang memadai.

Melihat relita di atas, dapat dilihat bahwa isu-isu pajak dan perpajakan sangat sulit untuk diterapkan dalam kampanye politik di Indonesia. Sebaliknya, mereka lebih berfokus untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut negara akan dialokasikan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only