Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai upaya peningkatan ekspor dan kualitas birokrasi di depan ratusan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan, sore tadi.
Bendahara Negara menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) terus mengkaji upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor lebih tinggi.
Salah satunya adalah kerja sama riset antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan 10 universitas untuk mengkaji 10 komoditas ekspor yang paling potensial.
“Jadi kita sekarang lihat secara mendetail rantai pasoknya, apakah ada masalah di ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, logistik atau penetrasi terhadap pasar ekspor,” ujar Sri Mulyani di Hotel Shangri-La, Selasa (12/3/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan, insentif pajak seperti pemberian tax holiday, tax allowance, bea masuk yang ditanggung pemerintah (BMDTP), serta pembebasan pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Pusat Logistik Berikat (PLB) dipakai untuk mengidentifikasi pelaku ekspor yang perlu didukung.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan tiga syarat penting agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap dan bisa naik kelas menjadi negara maju.
Tiga hal tersebut adalah institusi birokrasi yang kompeten, efisien dan bersih; infrastruktur yang berkualitas dan baik agar seantero Tanah Air dapat terkoneksi, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Dunia usaha tidak akan mampu meningkatkan ekspor kalau tiap hari mendapatkan gangguan dari birokrasi dan ketidakpastian regulasi. Banyak sekali masalah muncul di level eselon IV dan pelaksananya,” ungkapnya.
“Birokrasi harus punya mindset yang benar, menciptakan ekonomi yang efisien, bukan menciptakan regulasi yang menyusahkan. Kita harus jadi fasilitator, bukan pengganggu ekonomi kita sendiri,” pungkasnya.
Sumber : Cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply