Tantangan Ekonomi Menanti Presiden Terpilih

Pengusaha minta presiden terpilih untuk menghilangkan hambatan dunia usaha.

JAKARTA. Sepekan ke depan publik akan mengetahui hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Saat itu pula, kita akan memiliki pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Siapa pun kelak yang akan memimpin, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu. Tak mudah di tengah tantangan pelemahan ekonomi global sekaligus bisa memutar roda ekonomi kita lebih tinggi lagi.

Pebisnis yang dihubungi KONTAN menyebut, sektor ekonomi harus jadi perhatian serius. Sektor ini bisa mengeluarkan Indonesia dari negara middle income trap. Oleh karena itu, hulu dan hilir harus bersama bergerak untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, membuka lapangan kerja serta memangkas kemiskinan.

Bagi pebisnis kebijakan pemerintah kelak harus: pertama, ramah terhadap dunia usaha. “Pengusaha ingin semua aturan terkait bisnis lebih mudah, tak rumit, baik bagi pebisnis besar sampai usaha kecil menengah,” Kata Ajib Hamdani, Ketua Tax Center Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kemarin.

Kedua, kebijakan pajak ke depan juga harus ramah ke pengusaha. Salah satunya terkait kebijakan pajak penghasilan alias PPh badan. Di tengah tren kebijakan pemangkasan badan, Indonesia salah satunya masih bergeming dengan aturan lama.

Pajak badan yang rendah akan mendorong pebisnis mendorong ekspansi serta memacu bisnis. Agar target penerimaan pajak tak rancu dengan aturan, “Badan Penerimaan Negara sebaiknya terpisah dari Kemkeu,” ujar Ajib.

Ketiga, terkait investasi Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berharap, ada kemudahan perizinan agar menggenjot investasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Sistem perizinan satu atap seperti Online Single Submission (OSS) harus benar-benar terhubung.

Dengan begitu, investasi bisa lebih merata di Tanah Air. “Perizinan harus efektif, karena saat ini banyak investor yang mengurus perizinan secara manual,” ujar Shinta.

Perbaikan iklim investasi ini juga harus menyangkut ketenagakerjaan. Presiden terpilih harus mampu mengerek produktivitas tenaga kerja agar unggul. “Investor tertarik masuk jika produktivitas pekerja kita meningkat,” ujar Shinta. Kebijakan perburuhan, seperti gaji, fasilitas kerja hingga kesejahteraan harus melibatkan pengusaha serta melihat kondisi pebisnis.

Keempat, ekspor harus menjadi perhatian. Tak semata dari komoditas, industri manufaktur harus mendapat perhatian dengan penyusunan roadmap jelas dan terstruktur. “Membuka peluang dan akses ekspor harus terus dilakukan,” ujar Benny Sutrisno Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia.

Jika ekspor baik, Satrio efeknya bisa mengikis neraca dagang. Untuk itu, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia, menjaga ketahanan energi nasional jadi keharusan.

Ekonom indef Andry Satrio Nugroho menambahkan, ada tren deindustrialisasi di Indonesia. Ini nampak dari penurunan porsi manufaktur terhadap PDB. Wakil Ketua Umum Kadin Raden Pardede menyebut, ada dua hal penting yang perlu dilakukan; memangkas pengutan liar di izin dan membuka impor bahan baku yang tak tersedia.

Terakhir terkonsisten aturan. Acap aturan berubah, salah satunya di energi. “Regulasi tumpang tindih jadi masalah,” ujar Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta.

Untuk itu, “Pemerintah jangan bikin aturan konyol yang bisa hambat dunia usaha,” ujar Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo.

Sumber : Harian Kontan