Setumpuk Pekerjaan Rumah untuk Presiden Terpilih

Meski kapasitas bertambah, industri kaca masih wait and see di tahun 2019
April 22, 2019
Penerimaan Negara Tersedot Restitusi
April 24, 2019

Mengacu, hasil hitung cepat alias quick count sejumlah lembaga survei dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang mendulang suara terbanyak. Tapi, hasil final masih menunggu perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang prosesnya berlangsung hingga 22 Mei mendatang.

Hanya, siapapun yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak, Bhima Yudhistira, Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef), berpendapat, banyak pekerjaan rumah di bidang perekonomian yang sudah menanti. Apalagi harus diakui, belakangan ekonomi nasional mengalami perlambatan. Sebab, “Bukan tidak mendukung pertumbuhan BUMN yang baik. Akan tetapi, sinergi BUMN di era Jokowi telah menutup peluang swasta untuk mendorong ekonomi,” ujarnya.

Sebagai contoh, proyek infrastruktur saat ini banyak digarap perusahaan swasta untuk telibat dalam pembangunan infrastruktur hanya sedikit. Sehingga, Presiden terpilih harus membenahi hal ini, agar ada porsi swasta yang cukup besar di bidang infrastruktur. Soalnya, “Sinergi BUMN membuat multiplier effect tak optimal,” kata Bhima.

Kemudian, perdagangan masih terjebak pada ekspor barang mentah dan olahan primer yang nilai tambahnya kecil. Bhima menilai, ini berkaitan juga dengan perkembangan industri manufaktur. Karena itu, Presiden terpilih mesti mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi, khususnya yang bisa mendorong manufaktur tumbuh baik.

Misalnya, paket kebijakan yang berkaitan dengan penurunan harga gas industri. Selama ini, harga gas di Indonesia tidak kompotitif dengan negara tetangga. Alhasil, membuat produksi manufaktur nasional tidak bisa berdaya saing. “Ini belum terealisasi sampai sekarang,” ucap Bhima.

Selain itu, paket kebijakan tentang devisa hasil ekspor (DHE) harus disosialisasikan terus, biar dana-dana yang parkir di luar negeri bisa kembali ke Indonesia, khususnya dari penjualan sumber daya alam. Tak kalah penting, kebijakan tax holiday dan tax allowance perlu dimodifikasi agar tepat sasaran. “Sebenarnya dari 16 paket kebijakan ada manfaatnya, tapi masih ada ego sektoral dari kementerian,” sebut Bhima.

Piter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menambahkan, jika menang, Jokowi perlu menata ulang kabinetnya. “Beberapa menteri yang bekerja baik, seperti Sri Mulyani, Budi Karya, Basuki Hadjimuljono, Susi Pudjiastuti dipertahankan,” katanya.

Tapi secara umum, susunan kabinet yang ada sekarang perlu dirombak. Ambil contoh, butuh Menteri Koordinator Perekonomian yang mampu mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga. “Selama ini, masalah koordinasi terasa sebagai kelemahan di periode pertama,” ungkap Piter.

Sumber : Tabloid Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only