Jakarta: Pemerintah memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota negara akan sangat minim. Pemerintah akan menggunakan berbagai skema agar tidak membebani uang negara.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan skema-skema di luar APBN telah disiapkan. Di antaranya melalui keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), lalu kerja sama yang melibatkan swasta dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) dan lain sebagainya.
“Pemerintah akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN. Jadi enggak perlu khawatir dengan rencana ini dianggap akan membebani anggaran negara,” tutur Erani dalam sebuah diskusi Perspektif Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.
Dalam kajiannya Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru sekitar Rp466 triliun. Anggaran tersebut nantinya untuk membangun kawasan administrasi ibu kota baru dengan lahan seluas 40 ribu hektare (ha).
Erani menambahkan keterlibatan APBN mungkin hanya 20 persen dari kebutuhan pendanaan tersebut yakni sekitar Rp100 triliun. Lagi pula bila menggunakan APBN tidak langsung dicairkan dalam periode satu kali anggaran namun multi years.
“Jadi sedikit, bahkan mungkin kalau bisa nol dari APBN, dan itu dimungkinkan presiden bilang,” jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menunggu matangnya perencanaan terkait pemindahan ibu kota sebelum menyusun anggaran. Hal tersebut agar estimasi anggarannya lebih akurat. “Untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang. Kalau perencanaan itu matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2019.
Bila perencanaan pemindahan ibu kota sudah selesai, Kementerian Keuangan akan segera menyusun teknis pembiayaannya. Namun untuk saat ini, Sri Mulyani masih menunggu penelitian yang dilakukan Kementerian PUPR dan Bappenas untuk menerapkan pemindahan ibu kota RI.
Sumber : Medcom.id
WA only
Leave a Reply