Jakarta — Pemerintah Jerman tengah menggodok rencana penerapan pajak bagi masjid, demi mengurangi bantuan dana dari lembaga asing. Mereka menyatakan sumbangan asing berpotensi menyusupkan paham-paham radikal melalui rumah ibadah.
Laporan surat kabar Welt am Sonntag pada Minggu (12/5) memaparkan pemerintah Jerman melihat penerapan pajak masjid ini sebagai “jalan yang masuk akal”.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri negara bagian Mecklenburg-Western Pomerania memaparkan pajak masjid ini terinspirasi dari pajak gereja yang telah lebih dulu diterapkan.
Pemerintah daerah itu menuturkan pajak tersebut terbuka untuk “pembiayaan masjid berdasarkan model gereja” demi mengurangi pengaruh lembaga asing, termasuk “kemungkinan bahaya radikalisme.”
Sementara itu, juru bicara perwakilan Kemdagri negara bagian Baden-Wuerttemberg juga menyinggung ancaman dari luar terkait “konten teologis dan opini politik” di Jerman.
“Dalam kasus terburuk, ancaman ini termasuk konten atau aspirasi Islam radikal dan anti-demokrasi,” ucap jubir tersebut.
Sejumlah negara bagian dari total 16 wilayah telah memberi sinyal dukungan terhadap penerapan pajak masjid ini.
Welt am Sonntag memaparkan beberapa negara bagian mengharuskan masjid di Jerman harus bisa membiayai kelembagaannya secara mandiri.
Kebijakan itu digagas menyusul kekhawatiran masyarakat Jerman terkait pengaruh sumber dana asing yang selama ini menopang kebutuhan masjid-masjid di negara Eropa tersebut.
Desember lalu, intelijen dan aparat Jerman menyimpulkan bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin “lebih berbahaya” bagi demokrasi Jerman dibandingkan kelompok teroris ISIS dan Al-Qaidah.
Media lokal, FOCUS Online, menuturkan intelijen dan sumber keamanan Jerman mulai khawatir sejumlah pengurus dan anggota masjid di negara itu terkait dengan kelompok Ikhawnul Muslimin, terutama di negara bagian Rhine-Westphalia Utara.
Sebanyak 5 juta penduduk Jerman merupakan umat Muslim yang sebagian besar berasal dari Turki dan negara-negara Arab.
Dikutip AFP, sedikitnya 900 masjid di Jerman dioperasikan oleh Institut Keagamaan Serikat Islam Turki (Ditib). Ditib berada langsung di bawah wewenang pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Imam dari ratusan masjid tersebut digaji oleh pemerintah Turki. Ditib belakangan juga terus diawasi sebab sejumlah anggotanya diduga memata-matai pembangkang dan oposisi Erdogan yang tinggal di Jerman.
Beberapa masjid di Jerman juga dikabarkan tengah berada di bawah pengawasan polisi bahkan ditutup karena disebut menyebarkan paham radikal.
Ketika ketegangan antara Turki dan Jerman meningkat sekitar pertengahan 2017 lalu, dua menteri Jerman juga memperingatkan bahwa “ideologi berbahaya Erdogan tidak boleh diimpor ke Jerman melalui masjid-masjid tertentu” dalam artikel opini mereka di Spiegel Online.
Sumber : cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply