‘Pemerintah Kurang Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Depan’

JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, pemerintah kurang optimistis terhadap penerimaan perpajakan nasional. Kondisi ini terlihat dari target rasio pajak pada 2020 yakni 11,8 sampai 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan target pada APBN 2019 yang sebesar 12,2 persen PDB.

Tauhid mengatakan, sikap pemerintah tersebut patut disayangkan mengingat kebutuhan belanja semakin meningkat dan pemerintah tengah mengurangi defisit sebsar 1,52-1,75 persen PDB. Terdapat masalah dalam kinerja di sekotr perpajakan yang patut diperhatikan. “Baik menyangkut basis data pajak, tingkat kepatuhan hingga kelembagaan perpajakan,” ucapnya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (26/5).

Tauhid menambahkan, target pemerintah pada tahun 2020 yang juga harus diperhatikan adalah defisit. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit menjadi 1,52-1,75 persen, turun dari tahun 2019, yakni 1,84 persen PDB.

Namun, Tauhid menuturkan, pengurangan defisit berarti pemerintah mengurangi makna dari strategi ekspansif yang akan dilakukan. Sebab, saat ini, dibutuhkan stimulus fiskal untuk perekonomian yang  hanya tumbuh sekitar lima persen.

“Apalagi strategi ekspansif yang diusulkan pemerintah saat ini  tidak terlalu kelihatan apabila strateginya untuk penguatan daya saing untuk inovasi dan penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ujarnya.

Ekspansif umumnya diarahkan untuk mendorong belanja  infrastruktur maupun fasilitasi UMKM, termasuk mendorong daya beli masyarakat bawah. Tauhid menjelaskan, inovasi dan penguatan kualitas SDM akan berdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang bagi perekonomian.

Sebelumya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2020 dalam Rapat Paripurna ke-17 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5). Selain menyampaikan target ekonomi pada 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai penyusunan RAPBN 2020.

Dalam asumsi makro tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6 persen, sementara inflasi 2,0 sampai 4,0 persen. Tingkat bunga SPN 3 bulan 5-5,6 persen dan nilai tukar rupiah Rp 14.000 hingga Rp 15.00 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia 60-70 dolar AS per barrel, lifting minyak bumi 695 ribu-840 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,1 juta hingga 1,3 juta barel setara minyak per hari.

Sumber : republika.co.id