RI-Jepang Sepakat Bangun Kapasitas Sektor Manufaktur

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama komprehensif dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur.

Langkah strategis ini dinilai akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kolaborasi bilateral ini dituangkan melalui penandatanganan framework document antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dan Ministry of Economy, Trade, and Investment (METI) Jepang, Hiroshige Seko di Osaka, Jepang, Kamis (27/6) waktu setempat.

Sinergi ini merupakan implementasi dari proyek The New Manufacturing Industry Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerja sama Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

“Dengan adanya kerja sama New MIDEC ini bisa mengompensasikan defisit perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam bentuk capacity building yang sifatnya dasar untuk sektor manufaktur. Misalnya, kapasitas untuk teknik pengelasan atau skill lainnya yang terkait di industri automotif,” papar Menperin dalam rilisnya kemarin.

Implementasi program New MIDEC yang dapat dilaksanakan langsung setelah penandatanganan tersebut adalah di sektor automotif dengan melibatkan dua lintas sektor, di antaranya mold & dies (tooling) dan SME development.

Sementara itu, kegiatan di sektor lainnya akan dilaksanakan setelah kedua belah pihak menyiapkan technical arrangement dan masukan dari para stakeholders terkait. Melalui kerja sama ini, Airlangga optimistis akan terjadi peningkatan penanaman modal oleh para investor Jepang yang dibenamkan di Indonesia.

Contohnya, ketika Menperin melakukan pertemuan dengan President Toyota Motor Corp. Akio Toyoda dalam sesi One on One Meeting, Toyota akan mengembangkan kendaraan berbasis listrik, khususnya hybrid di Indonesia. Rencananya, Toyota siap menggelontorkan dana sebesar Rp28,3 triliun selama empat tahun ke depan.

Rencana investasi Toyota berikutnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru, yaitu yang mendorong pengembangan electric vehicle. “Nah, itu yang akan tercantum dalam dua PP. Pertama, me ngenai percepatan kendaraan berbasis elektrik, dan yang kedua adalah kegiatan terkait dengan PPnBM untuk industri berbasis elektrik, yang di dalamnya termasuk hybrid. PPnBM itu akan menjadi nol kalau berbasis kepada elektrik dan emisinya paling rendah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Hiroshige Seko menyampaikan, salah satu kebijakan automotif ke depan yang penting adalah pengembangan kendaraan berbasis baterai atau listrik. Sejauh ini, Jepang telah melakukan kebijakan yang paralel untuk basis elektrik (EV) dan hybrid .

Sumber : Okezone.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only