INDEF: Perlu afirmasi kebijakan terkait rencana pajak ekonomi digital

Dorong Investasi SDM, Pemerintah Beri Insetif Pajak ke Dunia Usaha
July 12, 2019
Asosiasi Diet Sampah Minta Pemerintah Samakan Cukai Plastik
July 12, 2019

Jakarta – Lembaga penelitian dan studi kebijakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai perlu adanya afirmasi kebijakan terkait rencana penerapan pajak ekonomi digital oleh pemerintah.

“Industri digital kita ini baru tumbuh dan mulai banyak orang menyukainya. Jadi menurut saya harus ada afirmasi kebijakan walaupun tetap dikenakan pajak. Idealnya pajak ekonomi digital itu bisa berangkat dari angka yang tidak harus sama dengan bisnis atau industri yang sudah mapan,” kata Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Eko menjelaskan,  mengingat ada nilai tambah ekonominya, memang hal yang wajar untuk dikenakan pajak. Namun catatannya adalah apakah pajak ekonomi digital harus sama perlakuannya dengan pajak transaksi konvensional.

“Jangan sampai  ketika pajak ekonomi ini diterapkan, yang terjadi malah menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi, mengingat masyarakat sudah mulai pindah ke transaksi online yang banyak manfaatnya dan dampak digitalisasi positif, seperti inklusi keuangan, elektronifikasi, efisiensi instrumen keuangan di masyarakat, membantu pemasaran pelaku UMKM bahkan mengurangi kemacetan karena adanya transportasi daring,” katanya.

Perlindungan bagi pelaku ekonomi digital tetap penting untuk dipertahankan, walaupun jangan juga sampai tidak dikenakan pajak sama sekali, karena perkembangan sektor ini harus punya kontribusi kepada negara.

Selain itu, dalam regulasi yang berlaku di Indonesia  dinyatakan bahwa setiap hal yang memiliki nilai tambah dalam keuangan harus dikenai pajak.

Wakil Direktur INDEF ini berharap pemerintah ke depannya perlu membuat peta jalan atau roadmapuntuk kesiapan sektor industri digital agar bisa masuk kepada pajak yang rate atau besarannya sama dengan yang offline, sehingga tidak mematikan potensi pertumbuhannya.

Pemerintah juga harus mulai memikirkan kemungkinan migrasi para pelaku bisnis online dari aplikasi e-commerce ke sosial media akibat adanya pajak ekonomi digital tersebut.

“Ini juga harus dipikirkan apakah kalau jualan di platform-platform sosial media dapat dikenakan pajak yang setara dengan pajak saat jualan di aplikasi start-up atau e-commerce,” ujar Eko.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengupayakan pendekatan untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum dilakukan optimal untuk menambah penerimaan bagi negara.

Sri Mulyani menegaskan upaya ini harus dilakukan karena setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus dipungut pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dia memastikan pengenaan tarif pajak penghasilan dari setiap transaksi ekonomi digital akan tetap sama dengan kegiatan jual beli atau transaksi konvensional.

Sumber : antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only