KPK: Biaya Politik Tinggi Jadi Akar Persoalan Korupsi

Solo, Tingginya biaya politik di Indonesia disinyalir menjadi akar permasalahan munculnya tindakan korupsi. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto di Kota Solo, Jawa Tengah.

Mengacu data Kementerian Dalam Negeri, kata Alexander, biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah dari berkampanye hingga terpilih bisa mencapai Rp20 hingga Rp100 miliar. Angka tersebut tidak setara dengan penghasilan yang mereka dapat jika menjabat.

“Taruhlah misalnya gaji kepala daerah tingkat II Rp100 juta. Lima tahun menjabat hanya mengumpulkan Rp6 miliar. Nah yang Rp14 miliar dia akan akrobat, bagaimana balik modal,” papar Alexander, Rabu, 25 September 2019.

Dia menuturkan, masalah kesejahteraan pejabat yang duduk di posisi strategis hingga berujung korupsi adalah persoalan klasik. KPK pun, lanjut Alexander, mendorong peningkatan penerimaan negara, seperti pajak guna menaikkan kesejahteraan aparat daerah.

Namun hal tersebut masih terbentur persoalan rasio pajak. Rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di Asia. Tahun 2018, rasio pajak Indonesia sebesar 11,5 persen. Angka tersebut berada di bawah Thailand dan Filipina yang berada di angka 13,7 persen.

“Kalau bisa menaikkan dua persen, kita bisa memperoleh tambahan pajak hingga Rp300 triliun. Cukup untuk menggaji dengan tingkat yang lebih masuk akal,” beber dia.

KPK berharap, sistem pemilihan kepala daerah dengan biaya politik tinggi dapat diubah. “Tahun 2020 ada 270 Pilkada, saya khawatir kalau sistemnya masih seperti sekarang, biaya politik masih tinggi, KPK kerjanya hanya nangkap-nangkap saja,” pungkas Alexander.

Sumber : medcom.id