Berbicara soal reformasi perpajakan, menurut saya, hal mendesak dan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan sistem administrasi dan informasi perpajakan.
Jadi sistem, administrasi dan informasi perpajakan, ini memiliki sistem core tax yang menjadi pusat pengolahan data dengan kemampuan menganalisis terhadap berbagai data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Untuk mengarah ke sana bisa dimulai memastikan bahwa datanya ada serta administrasinya dibereskan, dan kemampuan mengolah datanya juga ditingkatkan. Tahap ini erat kaitannya dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal.
Saya menilai eksekusi sistem core tax agak terlambat. Pasalnya, rencana ini sudah bertahun-tahun hanya dalam tahap perencanaan dan tak ada perkembangan yang signifikan.
Saya berani katakan, tanpa sistem itu kita melakukan upaya apapun dalam reformasi perpajakan akan menjadi sangat sulit. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah potensi pajak sudah optimal? Maka jawabannya singkat saja, data kita belum benar dan lengkap.
Demikian juga soal tax amnesty, sebetulnya bagaimana kita tahu ini efektif atau tidak, kalau data belum terkumpul dengan baik. Makanya, saya tekankan sebelum berbicara reformasi perpajakan dari sisi regulalsi seperti revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua data yang dimiliki harus kredibel.
Saya tetap percaya bahwa reformasi dari sisi regulasi itu penting, tapi kredibilitas data yang bisa diakses semua pihak dan bisa dianalisis oleh petugas pajak secara transparan menjadi sangat penting.
Bila reformasi perpajakan dari sisi data telah beres, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yakni jenis pajak mana yang akan dinaikkan atau diturunkan tarifnya. Skema menaikkan dan menurunkan tarif pajak jauh lebih mudah kalau kita sudah mengetahui data dan potensi dari pajak kita. Sekarang memang sudah ada AEOI, tetapi itu jadi tak berguna kalau kita tidak mengolah data pembanding dari dalam negeri.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply