Menkeu Belum Juga Rilis Realisasi APBN September, Kenapa?

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini belum juga merilis realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per September 2019. Padahal, Kemenkeu seharusnya merilis realisasi APBN setiap bulan, sementara publikasi data terakhir adalah realisasi kinerja APBN Agustus yang dirilis awal September lalu.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan bahwa realisasi APBN per September akan dirilis pada bulan Oktober 2019. Namun, hingga November ini realisasi APBN masih belum dipublikasikan.

“Nanti siang kita rilis [realisasi APBN September],” ujar Luky, Jumat (25/10/2019) lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda.

Mundurnya rilis realisasi penerimaan ini diduga karena realisasi segala aspek di APBN termasuk penerimaan, terutama penerimaan pajak tidak terlalu menggembirakan.

Apalagi, pemerintah berkali-kali menekankan bahwa untuk penerimaan negara saat ini mengalami pelemahan karena tertekan kondisi global, di mana hal tersebut menekan kinerja perdagangan terutama ekspor Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengatakan secara gamblang bahwa akan terjadi pelebaran defisit pada tahun ini. Defisit hingga akhir tahun diprediksi bisa mencapai hingga 2,2% dari proyeksi awal di APBN 2019 sebesar 1,87% dan outlook 1,93%.

“Defisit naik dari yang tadinya 1.86%. Jadi kami akan tetap jaga,” kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan, dengan defisit melebar maka shortfall (realisasi lebih rendah dari target) pun akan semakin membengkak. Shortfall terbesar karena penerimaan pajak yang melambat, bahkan baru mencapai 50% pada Agustus lalu.

Hingga Agustus lalu penerimaan negara dari pajak baru mencapai Rp 920,2 triliun atau 50,78% dari target APBN. Padahal pada 2019, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,56 triliun.

Ia menyebutkan penyebab dari shortfall pajak yang besar adalah perlambatan di sisi pajak korporasi dan PPN.

“Kita hitung sampai penerimaan September 2019 lalu dengan pertumbuhan terutama untuk pajak korporasi dan PPN yang alami perlambatan,” tegasnya.

Sumber : CNBC Indonesia