JAKARTA, – Pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap terjaga meski ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian. Indonesia termasuk di antara negara-negara Asean yang masih dalam tren pertumbuhan positif. Ketahanan ekonomi domestik juga sudah teruji.
Sumber ketidakpastian ekonomi global tahun ini di antaranya penyebaran Virus Korona di Tiongkok, berlakunya Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), serta perang dagang antara AS dan Tiongkok yang belum selesai.
Sumber ketidakpastian lainnya berasal dari risiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, dan Korea, serta penyalahgunaan penggunaan teknologi (lethal autonomous weapons).
“Indonesia termasuk di antara negara yang pertumbuhan ekonomi dan politiknya relatif stabil. Perekonomian Asean stabil karena Indonesia sangat humble sebagai market besar dan toleran, sehingga bisa menjaga situasi di Asean,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah ketidakpastian, yang diselenggarakan Jurnalisme Profesional untuk Bangsa, di Wisma Antara, Jakarta, Senin (3/2).
Dalam APBN 2020, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dipatok 5,3%. Tahun lalu, meski perekonomian domestik ditargetkan tumbuh 5,3%, realisasinya kemungkinan hanya di kisaran 5-5,1%.
Dalam 19 tahun terakhir, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 5%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada 2007, yaitu sebesar 6,35%, sedangkan terendah pada 2001, sebesar 3,64%.
Transformasi Ekonomi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, perekonomian global masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Meski demikian, ekonomi negara-negara Asean mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara maju.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kualitas pertumbuhan juga semakin baik. Hal itu tercermin pada inflasi yang rendah dan stabil serta membaiknya indikator sosial,” ujar dia.
Airlangga menambahkan, indikator yang menjadi acuan yaitu terjaganya inflasi sebesar 2,72% pada 2019 dan konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi 56,52% dari sisi pengeluaran. Selain itu, tingkat kemiskinan dan rasio Gini terus menurun, masing-masing menjadi 9,22% dan 0,38. Sedangkan tingkat pengangguran berada di level 5,28%.
Menko Perekonomian menjelaskan, peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Soalnya, dengan pertumbuhan industri yang lebih pesat, angkatan kerja akan terserap secara berkualitas. Semua itu akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainability inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi nasional,” tegas dia.
Transformasi, menurut Airlangga Hartarto, akan mendorong perekonomian nasional dari ekonomi berbasis komoditas sumber daya alam (SDA) menjadi ekonomi berbasis manufaktur. Itu sebabnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi, misalnya hilirisasi nikel, bauksit, dan bahan tambang mineral lainnya. “Juga transformasi perekonomian itu sendiri,” tutur dia.
Dia mengungkapkan, khusus kepada industri yang mengalami hambatan, seperti kelapa sawit, pemerintah mendorong permintaan di dalam negeri dengan menerapkan program campuran 30% minyak sawit dan solar atau (B30), persiapan B40, dan persiapan B50. Dengan begitu, permintaan terhadap minyak sawit di pasar domestik akan meningkat.
“Di samping itu, kita menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Jadi, melalui penerapan B30, kita menghemat BBM dengan mengonsumsi biofuel,” ucap mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut.
Pemerintah, kata Airlangga, juga melakukan revitalisasi sektor industri untuk merespons era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infrastruktur.
Proyek Strategis
Menurut Menko perekonomian, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah selesai membangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp 467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infrastruktur ke pusat ekonomi masyarakat.
Dia mengemukakan, untuk mempersiapkan SDM yang kompeten pada era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Guna lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program Kartu Prakerja untuk 2 juta peserta pada 2020.
“Jadi, persoalan ekonomi saat ini adalah bagaimana mendorong daya saing, terutama kesiapan tenaga kerja. Kesiapan tenaga kerja itu skill gap-nya dirasakan oleh seluruh dunia akibat transformasi ekonomi yang masuk ke ekonomi digital,” papar dia.
Airlangga menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, pemerintah tengah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, yang biasa disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.
RUU Omnibus Law Perpajakan, kata Menko Perekonomian, sudah diserahkan kepada DPR, sedangkan RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya mengembangkan industri manufaktur, antara lain dalam bentuk tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax. Draf omnibus law akan diselesaikan dan diserahkan ke DPR pekan ini,” ujar dia.
Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Upaya tersebut dilakukan guna meningkatan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru yang lebih luas.
Airlangga menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sambil kita mencari substitusi impor,” tandas dia.
Dorong Investasi
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, BKPM akan menggenjot laju investasi. Tranformasi ekonomi dilakukan dengan menjalankan ekspor untuk produk-produk yang memiliki nilai tambah.
“Dalam pandangan kami, ekspor bahan baku yang selama ini kita lakukan perlahan-lahan harus dihentikan. Harus kita proses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar dia.
Langkah tersebut, menurut Bahlil, antara lain ditempuh dengan menghentikan ekspor ore nikel. Keputusan itu diambil setelah melihat bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki 25% cadangan ore nikel dunia.
Dia mencontohkan, pada 2025 industri di Eropa sudah beralih ke produk ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil lagi. “Sekarang kita sudah membangun stainless steel. Kita juga bisa membangun lithium energy,” tutur dia.
Kepala BKPM menjelaskan, pemerintah juga akan mengembalikan kewenangan perizinan ke BKPM. Perubahan kewenangan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
”Sekarang sudah didelegasikan ke BKPM. Nanti BKPM yang akan mengeluarkan izin-izin usaha. Secara teknis juga ada pejabat penghubung dari 25 kementerian/lembaga (K/L) yang ditempatkan di BKPM. Jadi, kalau ada persoalan teknis akan diselesaikan di BKPM,” papar dia.
Bahlil mengemukakan, dengan adanya inpres tersebut, kewenangan perizinan dari K/L akan dialihkan ke BKPM. Sedangkan untuk kabupaten, kota, dan provinisi akan langsung ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sudah mengeluarkn surat edaran kepada gubernur dan bupati bahwa seluruh perizinan usaha yang ada di seluruh Dinas Kabupaten, Kota, dan Provinsi, semua sudah dilimpahkan kepada DPMPTSP. Jadinya satu pintu semua,” tandas dia.
Kelak, kata Bahlil Lahadalia, kepala daerah akan melimpahkannya kepada kepala Dinas. Secara struktural, kepala Dinas akan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. “Namun, koordinasi fungsional pada kerja kerja teknis berkoordinasi dengan BKPM pusat,” tutur dia.
Bahlil menambahkan, pihaknya sedang membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dulu, setelah mendapatkan nomor izin berusaha (NIB), pengusaha harus mendapatkan persetujuan dari semua K/L terkait. Kini, K/L yang terkait perizinan akan menaruh satu perwakilan di Kantor BKPM.
“Sekarang notifikasi ini tidak perlu ke semua kementerian, cukup di BKPM, tetapi dengan waktu yang akan diatur. Kami sedang menyusun NSPK-nya, sebab pengusaha cuma butuh tiga hal, yaitu kecepatan, kepastian, dan efisiensi,” tegas Bahlil.
Optimis Tercapai
Di sisi lain, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo meyakini target investasi sebesar Rp 886 triliun tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, sejumlah perbaikan tengah dilakukan, dari perbaikan iklim investasi sampai meningkatkan sinergi antar-K/L.
“Untuk mencapai target itu, sebagian besar kami coba kontribusi penyelesaian proyek-proyek yang sudah masuk pipeline tetapi sempat terhambat. Sebagian lagi dikontribusi proyek ukuran menengah yang sedang kami kejar realisasinya. Secara kumulatif, kami optimistis bisa mencapai target Rp 886 triliun,” ujar dia.
Dari jumlah target tersebut, menurut Wisnu, BKPM membaginnya menjadi dua kelompok, yaitu 55% berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 45% berasal dari penanaman modal asing (PMA). Presiden Jokowi menargetkan agar porsi itu diubah menjadi 53% dari PMDN dan 47% dari PMA.
Wisnu menjelaskan, ada perbedaan paradigma mengenai porsi investasi ini. Jika investasi asing tidak terlalu besar, berarti domestik kurang berkembang. Tetapi bila investor asing rendah, asing dianggap tidak tertarik.
“Memang dilihatnya berbeda. Kami tetap optimis proporsinya 45% sampai 55%, baik asing maupun domestik,” ucap dia.
Wisnu Wijaya Soedibjo menegaskan, pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah berkomitmen untuk fokus kepada investasi, termasuk memperbaiki iklim investasi yang akhirnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Kami merapikan dan memperbaiki permasalahan-permasalahan. Permasalahan secepatnya harus diselesaikan agar bisa memberikan sinyal positif kepada investor dan dunia usaha bahwa pemerintah terus memperbaiki iklim investasi,” tegas dia.
Wisnu menambahkan, BKPM juga terus memperbaiki pelaksanaan sistem online single submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. “Insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction juga terus digenjot,” kata dia.
Strategi lain BKPM, menurut Wisnu, adalah menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan. “Beberapa proyek yang nilainya besar ini termasuk dalam proses akuisisi lahan. Ini yang kami benahi, karena ketika itu selesai, proses realisasi konstruksi bisa berjalan lebih cepat lagi,” ucap dia.
Sumber: investor.id
WA only
Leave a Reply