JAKARTA, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Tiongkok, Brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Tiongkok, risiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).
Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di kisaran 5% yang didorong dari konsumsi rumah tangga. Kualitas pertumbuhan juga semakin membaik tercermin dari inflasi rendah dan stabil serta membaiknya indikator sosial,” ucap Airlangga dalam acara Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Ia mengatakan peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan.
“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ucap Airlangga.
Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.
Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas.
Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.
“Jadi persoalan ekonomi saat ini adalah bagaimana mendorong daya saing terutama kesiapan tenaga kerja. Kesiapan tenaga kerja itu skill gap– nya dirasakan oleh seluruh dunia akibat transformasi ekonomi yang masuk ke ekonomi digital,” ucap Airlangga.
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax. Draft omnibus law akan diselesaikan dan diserahkan ke DPR pada pekan ini,”ucap Airlangga.
Ia mengatakan pihaknya sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Menurutnya kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik.
“Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” ucap Airlangga.
Sumber: investor.id
WA only
Leave a Reply