Jakarta – Total belanja negara pada 2019 tercatat tumbuh 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan komposisi belanja pemerintah pusat tumbuh 2,99% dibanding 2018.
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengungkapkan pertumbuhan anggaran belanja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang justru melambat di angka 5,02%. Menurut dia, hal ini mencerminkan jika naiknya anggaran belanja tidak dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.
“Di sisi lain terdapat penurunan realisasi belanja modal selama dua tahun berturut-turut. Komposisi belanja modal terus menyusut hingga 12,07% dari total belanja pemerintah pusat di 2019,” kata Eko dalam konferensi pers di INDEF Club, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Dia mengungkapkan sementara itu untuk belanja pemerintah pusat yang meningkat terjadi pada komponen pembayaran bunga utang, belanja pegawai dan belanja sosial.
Menurut Eko, pada 2019 ekspansi fiskal masih didorong melalui belanja sosial dengan kenaikan sebesar 34,1% dan belanja pegawai 7,74% dibandingkan 2018.
“Namun strategi ini juga tidak berhasil mendorong konsumsi pemerintah dan masyarakat jauh lebih baik,” ujar Eko.
Kemudian, adanya penurunan belanja modal dan belanja barang turut menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan.
Selain itu, capaian penerimaan pajak pada 2019 sebesar 86,5% akan berpotensi memperburuk situasi penerimaan pajak 2020. Bukannya penerimaan pajak semakin meningkat, justru sangat mungkin di 2020 akan terjadi kejadian “double shortfall” yang diperkirakan akan terjadi shortfall penerimaan Rp 196,8 triliun.
“Ini karena baseline 2019 yang jauh lebih rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, drastisnya penurunan penerimaan dari sektor industri maupun sebagai dampak relaksasi sektor perpajakan itu sendiri,” jelas dia.
Dengan situasi adanya potensi shortfall pajak di 2020, maka strategi ekspansi fiskal pemerintah kemungkinan akan menambah defisit lagi atau tambah utang. “Diperkirakan defisit anggaran dapat mencapai paling tidak Rp 486 triliun atau terjadi ancaman pelebaran defisit -1,8% dari PDB menjadi -2,8% dari PDB,” jelas dia.
Dari data Kementerian Keuangan realisasi belanja negara selama 2019 mencapai Rp 2.310,2 triliun atau 93,9% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).
Untuk belanja Kementerian/Lembaga telah melampaui target APBN yakni Rp 876,4 triliun dari target Rp 855,4 triliun.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan capaian belanja tahun 2019 menjadi bukti jika pemerintah berupaya untuk mempertahankan belanja di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak kondusif.
“Meski penerimaan mengalami tekanan, kami tidak ada pemotongan. Kami tetap mendorong Kementerian dan Lembaga untuk membelanjakan. Kami yakin ini untuk menjaga ekonomi dari pelemahan,” jelas dia.
Sumber: detik.com
Leave a Reply