“Selain Optimalkan belanja negara, ekonomi butuh insentif untuk memperkuat daya beli “
JAKARTA. Pemerintah harus bergerak cepat untuk bisa menjaga roda perekonomian dalam menghadapi gejolak eksternal. Efek penyebaran virus korona China mengharuskan pemerintah mengatur ulang strategi penguatan ekonomi di dalam negeri. Indonesia tak bisa lagi mengandalkan ekspor baik komoditas maupun barang hasil industri manufaktur. Negara tujuan utama ekspor yakni China tengah sakit. Beberapa komoditas andalan Ekspor Indonesia seperti batubara, minyak kelapa sawit dan juga besi dan baja akan mengalami tekanan.
Mencari pasar baru pengganti China tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, saatnya memfokuskan perhatian menggarap pasar dalam negeri. Mari Pangestu, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kementerian Bank Dunia mengatakan, selain pariwisata, usaha domestik bisa terganggu karena menurunkan aktivitas ekonomi China, karena korona. Banyak bahan baku kita, seperti obat bergantung dari China. “ Agar bisa tumbuh di kisaran 5%, pemerintah harus menjaga pasar lokal dan memperkuat daya beli,” kata Mari.
Indonesia punya pasar yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Apalagi, perputaran ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) tahun lalu mencapai Rp 15.833,9 triliun. Karena itu, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (11/2) meminta seluruh jajaran kabinetnya gencar mengucurkan anggaran belanja ke kementerian dan lembaga. “ Percepatan anggaran bisa jadi pengungkit ekonomi yang redup akibat efek ekonomi global,” kata Presiden di Istana Bogor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat: belanja Kementerian/ Lembaga hingga 10 Februari 2020 melonjak di banding periode sama di 2019. Dana desa sudah mengalir Rp 586 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 317 miliar. Belanja program keluarga harapan (PKH) periode yang sama sudah tersalur Rp 7 triliun, dari pagu anggaran PKH tahun ini Rp 20 triliun. Total belanja kementerian dan lembaga hingga 31 Januari 2020 mencapai Rp 30,9 triliun. “Percepatan belanja itu untuk mendorong ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Belanja kementerian dan lembaga nanti tak Cuma dinikmati instansi terkait, tapi juga sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden sudah memerintahkan semua kementerian, termasuk BUMN untuk mengoptimalkan penggunaan produk dan jasa UMKM lokal. Presiden ingin produk dan jasa UMKM masuk prioritas di e-catalog, pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Ini pemerintah langsung Presiden,”kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki ke KONTAN. Produknya: garmen, furnitur, alat tulis kantor, hingga pengelola acara.
Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi konsumsi rumah tangga masih akan jadi motor penggerak ekonomi. Meski kucuran belanja dan instensif pemerintah bisa menggerakkan ekonomi, ia berharap pemerintah menggenjot investasi. “ Ada proyek Rp 500 triliun, yang bisa dikejar,” kata dia. Yusuf Rendy, ekonomi Core Indonesia sepakat konsumsi rumah tangga masih akan jadi penggerak ekonomi. Ia berharap pemerintah memberi insentif pajak, tak Cuma korporasi tapi juga bagi masyarakat untuk ungkit daya beli.
Sumber: Harian Kontan
WA only
Leave a Reply