Dampak merebaknya wabah virus corona mulai terasa ke Indonesia. Terutama ke sektor perdagangan dan pariwisata. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, ekonomi Indonesia berpotensi mengalami penurunan sebesar 0,3 persen seiring perekonomian China yang diperkirakan menurun 1 persen akibat wabah virus corona jenis Covid-19.
“China turun 1 persen, jadi kalau China turun biasanya Indonesia kena 0,3 persen,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Antara, Selasa (25/2)
Suahasil mengatakan, hal tersebut terjadi karena China merupakan mitra dagang utama Indonesia, sehingga dampaknya akan berpengaruh pada negara.
“Kita mengekspor barang, kalau di sana gerakan ekonominya turun maka ekspor Indonesia turun. Kita juga impor banyak dari sana, kalau di sana kegiatan ekonominya berhenti, maka barang impornya enggak dikirim ke sini,” jelasnya.
Dia mengatakan pemerintah terus berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun dengan memberikan berbagai stimulus fiskal dan moneter serta melakukan perbaikan pada sektor riil.
“Kita sudah dengarkan minggu lalu Bank Indonesia juga melakukan stimulus moneter conservative network dari sisi fiskal lalu untuk sisi moneter dan structural reform supaya Indonesia tetap di jalurnya,” ujarnya.
Tak hanya perdagangan, sektor pariwisata juga merasakan pahitnya dampak virus corona. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) sektor pariwisata diprediksi mengalami kerugian sebesar USD 500 juta atau Rp6,97 triliun per bulan.
“Sektor pariwisata diprediksi kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 500 juta per bulan karena terdampak wabah corona virus,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemerintah tak tinggal diam menghadapi dahsyatnya dampak virus corona. Berbagai kebijakan ditelurkan guna menangkal dampak virus yang berasal dari Wuhan, China ini. Pemerintah Jokowi mengeluarkan paket kebijakan fiskal bertujuan untuk penguatan perekonomian di Indonesia terkait merebaknya wabah virus corona.
Salah satu kebijakan pemerintah yaitu menambah dana Kartu Sembako, yang semula Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk mendorong konsumsi domestik. Insentif itu akan didistribusikan selama enam bulan mulai Maret 2020.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan kebijakan itu juga bertambah yaitu Rp4,56 triliun untuk enam bulan dengan 15,2 juta penerima.
Kebijakan pemerintah selanjutnya yaitu menambah subsidi bunga untuk perumahan sebesar Rp1,5 triliun. “Kita akan menambahkan Rp1,5 triliun dari anggaran untuk stimulus perumahan di mana Rp800 miliar untuk subsidi selisih bunga selama 10 tahun di mana bunga yang dibayar konsumen hanya 5 persen dan Rp700 miliar untuk bantuan uang muka perumahan,” ungkap Sri Mulyani.
Untuk sektor pariwisata, pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp298,5 miliar untuk insentif maskapai penerbangan dan travel agent. Hal tersebut dibuat dalam rangka untuk mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri.
“Untuk wisatawan dalam negeri akan diberikan Rp443,39 miliar insentif dalam bentuk diskon 30 persen potongan harga tiket untuk 25 persen seat per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk daerah destinasi 10 pariwisata yang terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tidak dipungut pajak hotel. Hal tersebut akan berlangsung selama enam bulan.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan kompensasi yang diperkirakan Rp3,3 triliun dari pajak daerah. Sehingga daerah tidak memungut pajak hotel restoran. “Sehingga hotel restoran dapat insentif berupa tidak harus bayar pajak dalam waktu 6 bulan ke depan,” ungkap Sri Mulyani.
Tak berhenti di situ, pemerintah Jokowi juga menyiapkan anggaran Rp72 miliar untuk influencer guna menghidupkan kembali pariwisata dalam negeri.
“Ada anggaran promosi (pariwisata) Rp103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar dan ‘influencer’ sebanyak Rp72 miliar,” ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa (25/2).
Insentif lainnya yaitu untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar yang terdiri dari alokasi untuk maskapai dan dan agen perjalanan diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.
Insentif lainnya yaitu pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 20 persen selama 3 bulan pada 10 destinasi yang nilainya sekitar Rp265,6 miliar.
Keenam, Pertamina memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara yang ada di 9 destinasi wisata, dengan total diskon ini nilainya senilai Rp265,5 miliar selama 3 bulan.
Selanjutnya realokasi dana anggaran khusus (DAK) untuk 10 destinasi wisata senilai Rp147,7 miliar yang saat ini sudah ada rencana penggunaan di Rp50,79 miliar sehingga ada Rp96,8 miliar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata.
“Terakhir, pemerintah mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran, di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan. Nah untuk itu, pemerintah akan mensubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarnya sebanyak Rp3,3 triliun,” ungkap Airlangga.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi defisit anggaran 2020 akan melebar dari yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu sebesar 1,76 persen. Pelebaran defisit tersebut disebabkan pemberian sejumlah insentif akibat menurunnya kondisi ekonomi global.
“Di dalam mengelola kebijakan fiskal, tentu kita ketahui bahwa ada pemasukan dan pengeluaran. Tapi tujuannya untuk kelola ekonomi. Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit,” ujarnya di Pacific Place, Jakarta, Rabu (26/2).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut belum menghitung secara pasti seberapa besar pelebaran defisit. Namun, pelebaran defisit akan ditambal melalui penerbitan utang baru seperti yang dilakukan selama ini dilakukan.
“Nanti dilihat, hitungannya kombinasi berbagai hal, tapi kita sudah antisipasi karena UU APBN 2020 defisit desain 1,76 persen cukup konservatif, tapi nanti kita akan liat roomnya masih sangat ada,” jelasnya.
Pemerintah, menurutnya, sudah menggelontorkan anggaran Rp10,3 triliun untuk sederet insentif sejauh ini. Selain itu, lewat RUU omnibus law perpajakan terdapat juga berbagai pemotongan tarif pajak yang akan berdampak pada penerimaan.
“Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, yang terjadi procyclical. Ekonomi lemah, pemerintah tetap mau karena penerimaan surut, kita potong semua belanja, maka ekonomi nyungsep,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Sumber: merdeka.com
WA only
Leave a Reply