Jakarta: Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai antivirus atas dampak penyebaran virus korona terhadap ekonomi. Sayangnya insentif yang menelan anggaran hingga Rp10,3 triliun ini berimbas pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang diprediksi bakal melebar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pengelolaan fiskal pemerintah mengatur bagaimana pemasukan dan pengeluaran negara. Seluruhnya bertujuan agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah bisa berdampak terhadap perekonomian.
“Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit. Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, yang terjadi procyclical, ekonomi lemah,” kata dia di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Dirinya menambahkan, pemerintah harus mengambil kebijakan yang countercyclical saat kondisi ekonomi penuh tekanan. Meski begitu, pemerintah mengambil risiko terhadap pelebaran defisit yang tahun ini dalam UU APBN ditargetkan sebesar 1,76 persen.
“Kalau saya pro, saya tidak jadi Menkeu, tapi cheerleader. Kalau lagi nyungsep ikut nyungsep. Saya bukan cheerleader tapi countercyclical. Kaya Anda lagi senang, saya paling tidak populer karena saya pungut pajak dan save untuk nanti kalau ekonomi nyungsep lagi saya spend. Anda gloomy saya belanja,” jelasnya.
Walaupun pembiayaan meningkat, Sri Mulyani meyakinkan pembiayaan utang akan tetap dijaga. Dalam APBN 2020 pembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp351,85 triliun, dengan realisasi hingga akhir Januari lalu Rp68,2 triliun atau 19,4 persen dari target.
“Untuk counter, relatif biaya kita lebih kecil. Tapi itu pembiayaan, tugas kami melakukan counter terhadap siklus ekonomi itu. Jadi kami tetap melakukan pengelolaan secara hati-hati dan prudent, kredibel, tapi bukan berarti tidak respons ekonomi yang berubah,” pungkas dia.
Sumber : Medcom.com
WA only
Leave a Reply