Jakarta – Setelah memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hingga 30 April 2020, kini kebijakan baru diluncurkan lagi guna merespons dampak wabah virus corona.
Masa pandemi Covid-19 ini memang membuat semua jadi susah, termasuk urusan untuk mendapatkan pelayanan publik. Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi relaksasi panyampaian SPT Pajak tahun 2019, khususnya bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.
Sebelum membahas kelonggaran yang diberikan DJP untuk kedua wajib pajak tersebut, mari memahami dulu apa itu pembukuan dan siapa wajib pajak yang mesti menyelenggarakan pembukuan.
Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 28 ayat (1).
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
Kemudian ditutup dengan menyusun laporan keuangan, berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut. Dengan begitu, dapat dihitung besarnya pajak terutang.
Contoh Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah beromzet di atas Rp4,8 miliar. Sedangkan di bawah jumlah omzet tersebut, dengan melakukan pencatatan.
Penyampaian Dokumen SPT Tahunan Diperpanjang
Khusus bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019, ketentuannya:
Wajib melaporkan SPT Pajak tahun 2019 paling lambat 30 April 2020
Diberikan perpanjangan penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan paling lambat 30 Juni 2020
Artinya wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan terlebih dahulu, baru disusul dokumen-dokumen pendukung SPT hingga akhir pertengahan tahun ini, seperti laporan keuangan dan dokumen tambahan lain yang tertera dalam Perdirjen Pajak Nomor:02/PJ/2019.
Sumber : Kumparan.com
WA only
Leave a Reply