Gubernur Minta PPN Cengkih Ditangguhkan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta pemerintah menangguhkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi petani cengkih di Provinsi Sulawesi Utara.

Olly berujar telah menyampaikan aspirasinya ketika menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ia menyebutkan penangguhan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan petani cengkih di Sulawesi Utara.

“Penangguhan pembayaran PPN ini merupakan solusi terbaik bagi kesejahteraan petani di Sulut,” ujar Olly kepada wartawan di Manado, Senin (6/7/2020).

Menurut Gubernur Sulawesi Utara ke-13 itu, terdapat beberapa alasan yang membuat pengenaan PPN atas komoditas cengkih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 harus ditangguhkan.

Alasan tersebut salah satunya berasal dari keluhan petani cengkih. Selain petani cengkih, keluhan atas pengenaan PPN atas barang hasil pertanian jugaa disampaikan oleh petani kelapa.

Olly mengungkapkan beberapa waktu lalu dirinya didatangi petani cengkih yang secara langsung mengeluhkan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian. Keluhan tersebut juga disampaikan petani kelapa yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Kelapa dan Komoditas Pertanian Sulut.

“Pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak membantu petani malah membuat kelesuan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara,” katanya seperti dilansir junalnews.id.

Olly mengaku sangat memahami keluhan dari para petani. Pasalnya, sebagian besar hasil komoditas pertanian di Sulawesi Utara berasal dari petani yang mengolah lahan pertanian milik sendiri, bukan lahan milik perkebunan besar.

Selain itu, sebagian besar petani sangat menggantungkan kehidupannya pada komoditas pertanian dan perkebunan. Olly menambahkan, sebelum menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dia telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020.

Surat itu berisi permohonan penangguhan putusan MA Nomor 70P/HUM/2013 terkait dengan pengenaan PPN atas komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan. Olly juga meminta pemerintah mencabut SE-24/PJ/2014 yang menjadi aturan pelaksana putusan MA tersebut. (Bsi)

Sumber : ddtc.co.id