Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) pemanfaatan produk digital dari luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dapat melakukan penyetoran PPN dengan mata uang selain rupiah. Ada perbedaan penyetoran yang perlu diperhatikan.

Perusahaan pemungut PPN wajib melakukan penyetoran pada setiap masa pajak ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat (AS), atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP.

“Penggunaan mata uang ini disesuaikan dengan mata uang yang dipilih pada portal PMSE,” demikian pernyataan DJP dalam laman resminya, dikutip pada Rabu (15/7/2020).

Jika perusahaan memilih menyetorkan PPN menggunakan mata uang rupiah, mereka dapat memilih saluran kanal pembayaran melalui teller, ATM/EDC, internet banking, mobile banking, dompet elektronik, dan kartu debit/kredit pada bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya.

Adapun daftar persepsi dan kanal pembayaran ini dapat diakses pada tautan berikut https://penerimaan-negara.info/.

Sementara itu, jika perusahaan memilih menyetorkan PPN dengan mata uang asing, penyetoran tersebut baru dapat dilakukan dengan mata uang dolar AS. Penyetoran juga baru bisa melalui tiga bank persepsi, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Dengan demikian, apabila penyetoran dalam mata uang dolar AS ini dilakukan di dalam negeri, perusahaan pemungut PPN dapat memilih saluran pembayaran yang disediakan oleh ketiga bank tersebut.

Namun, apabila penyetoran dalam mata uang dolar AS ini dilakukan di luar negeri, perusahaan tersebut melakukan pembayarannya melalui bank koresponden. Pembayaran ini dilakukan secara wire transfer dengan mencantumkan kode billing serta SWIFT Code sebagai referensi.

Kode biling dibuat oleh perusahaan secara mandiri melalui Portal PMSE. Adapun tujuan rekening pembayaran dan SWIFT Code-nya adalah sebagai berikut:

DJP mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi pembayaran di luar negeri ini adalah perusahaan harus memastikan kode billing tersebut masih aktif saat pembayaran. Selain itu, jeda waktu pembayaran diharapkan paling lambat tiga hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Hal ini diperlukan untuk memberikan waktu sampai transaksi berhasil masuk ke kas negara. Apabila pembayaran ini berhasil, bank persepsi akan mengirim bukti penerimaan negara melalui bank korespondensi kepada pemungut di luar negeri,” jelas DJP. (kaw)

Sumber : ddtc.co.id