Sejak 2007, Tax Ratio Indonesia Masih Stagnan

 Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan tax ratio Indonesia masih cenderung stagnan terhitung sejak 2007 hingga 2018 lalu.

Data terbaru ini diungkapkan oleh OECD pada Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang baru saja diterbitkan oleh OECD pada Kamis (23/7/2020).

“Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurun 0,4 poin persen dari 11,5% pada 2017 menjadi 11,9% pada 2018. Sejak 2007 hingga 2018, rasio pajak terhadap PDB turun 0,3 poin persen dari 12,2% menjadi 11,9%,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip Kamis (23/7/2020).

Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia mencatatkan tax ratio tertinggi pada 2008 yang mencapai 13%, sedangkan tax ratio terendah tercatat pada tahun 2009 sebesar 11%.

Dari tahun ke tahun, data yang dicantumkan OECD mengungkapkan tax ratio Indonesia selalu berada pada peringkat paling bawah dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Pasifik lain yang disurvei oleh OECD kecuali pada 2008 dan 2014.

Pada 2008, tax ratio Indonesia mencapai 13% dan masih berada di atas Bhutan yang kala itu menduduki posisi terbawah dengan tax ratio 9,8%. Pada 2014, tax ratio Indonesia tercatat 12,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan Nauru yang menduduki peringkat buncit dengan tax ratio 8,3%.

Pada 2018 lalu, tax ratio kedua negara itu melampaui tax ratio Indonesia. Tax ratio Bhutan berada sedikit di atas Indonesia di level 12,3%, sedangkan tax ratio Nauru meroket ke level 35,4%. Tahun 2018, tax ratio Nauru bahkan melampaui tax ratio rata-rata negara OECD sebesar 34,3%.

OECD mencatat Indonesia sudah mengupayakan beberapa bentuk reformasi perpajakan untuk memperkuat administrasi pajak, meningkatkan penerimaan, dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap minyak bumi.

Reformasi pajak yang dilakukan cenderung berfokus pada modernisasi proses bisnis dan sistem perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan integritas otoritas pajak. (Bsi)

Sumber : ddtc.co.id