JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak akhir Juli terkontrkasi hingga 14,7% year on year (yoy) atau hanya terealisir Rp 608,1 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu mencapai Rp705,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci kontraksi penerimaan pajak disumbang dari realisasi pajak penghasilan (PPh) migas senilai Rp19,8 triliun dan pajak nonmigas senilai Rp582 triliun.
“Kita memang merasakan penerimaan pajak tekanan luar biasa keras tertutama untuk PPh 21 bulan Juni banyak alami tekanan begitu juga pada PPN,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa PPN pada akhir Juli terkontraksi 12%, seriing dampak pandemi Covid-19 sehingga aktivitas menunjukkan pelemahan.
Sementara itu untuk penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 109,1 triliun angka ini tumbuh 3,7% dibandingkan realisasi penerimaan bea dan cukai periode yang sama di tahun lalu mencapai Rp 105,2 triliun.
Dengan demikian total penerimaan perpajakan hingga akhir bulan lalu tercatat senilai Rp711 triliun atau minus 12,3% dibanding kinerja pada akhir Juli 2019 senilai Rp810,7 triliun.
Berdasarkan realisasi tersebut menunjukkan bahwa cukai menjadi penyokong penerimaan yang dikumpulkan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) hingga Juli ini.
“Penerimaan cukai pada akhir Juli 2020 mencapai Rp 88,4 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan sudah senilai Rp20,6 triliun,”jelasnya.
Meski begitu, Menkeu tak memungkiri bahwa pandemi covid-19 telah berdampak pada tertekannya penerimaan pajak. Oleh karena itu ia menyebut DJP harus mencari obyek pajak baru salah satunya mengejar pajak digital.
Menurut dia, DJP masih akan tetap berhati-hati dalam mengamankan penerimaan pajak dan dalam mencari titik keseimbangan tanpa menekan dunia usaha.
“Kita akan tetap hati-hati agar usaha mengumpulkan pajak tidak menekan dunia usaha yang saat ini sedang dalam situasi sanagat rapuh akibat Covid-19, jadi kita mencari titik keseimbangan untuk kedua kebutuhan tersebut” ujar Sri Mulyani.
Sumber : Investor Daily
WA only
Leave a Reply