Jakarta, Indonesia dengan diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalatas) Budi Hartawan hadir sebagai panelis dalam high-level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN pada Rabu (16/9).
Saat itu, Budi mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil berbagai langkah mitigasi dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Antara lain, lewat kebijakan tanggap (rapid policy responses) Covid-19 yang bertujuan membangkitkan kondisi positif dengan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.
“Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujar Budi.
Ia lalu mengungkapkan rincian anggaran tersebut, yakni sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dan Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM. Sementara, pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun, serta untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.
Budi menyebut, akibat pandemi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020. Angka ini menjadi catatan terburuk sejak 1999 silam. Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak kawasan industri dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi bangsa menjadi wilayah paling terdampak secara ekonomi.
Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa Indonesia juga mengeluarkan kebijakan triple skilling yang terdiri dari skilling, yaitu menargetkan calon pekerja agar memilikiketerampilan untuk bekerja; upskilling, yakni menargetkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan teknologi maupun untuk pengembangan karier; dan re-skilling, dengan menargetkan pekerja ter-PHK yang terdampak perubahan teknologi atau yang ingin alih
pekerjaan.
Sampai saat ini, ada tujuh langkah yang diterapkan dalam upaya mengatasi dampak pandemi. Pertama, mengalokasikan dana penanganan sebesar US$46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha senilai US$17,2 miliar. Kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan serta relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, di mana dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal lewat bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori miskin dan rentan.
Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi pekerja ter-PHK. Pemerintah memberi insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Saat ini, realisasi mencapai lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK. Kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri. Ketujuh, menyediakan pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.
Peningkatan SDM di ASEAN
Saat memberi sambutan, Budi menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendidikan selalu berupaya meningkatkan sumber daya untuk kemajuan dunia kerja, khususnya menghadapi tantangan di tengah pandemi. Hal itu tak hanya berlaku di dalam negeri, namun juga di Asia Tenggara.
“Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan, melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga sosial, maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD,” ujarnya.
Pertemuan itu disebut Budi diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, penyandang Disabilitas dan Kesejahteraan Sosial Vietnam (MOLISA) bersama ASEAN Secretariat. Tujuannya, membahas dan mengesahkan roadmap HRD for the Changing World of Work, di mana sebelumnya topik ini masuk pembahasan di tingkat pejabat senior bidang tenaga kerja dan bidang pendidikan pada 15 September lalu.
Roadmap HRD for the Changing World of Work yang telah disahkan pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the HRD for the Changing of World yang diadopsi pada tingkat Menteri ASEAN, juga pada pimpinan tingkat tinggi yaitu ASEAN Leaders’ Summit pada Juni silam.
“Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintah Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020,” kata Budi.
Ministerial Conference on HRD for the Changing World of Work secara virtual dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja Vietnam Dao Ngoc Dung dan moderator Heiko Roehl, dihadiri oleh perwakilan dari Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Singapura, Philippina, Laos, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
Sumber : CnnIndonesia.com
WA only
Leave a Reply