Pemerintah tengah menyusun dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pemberian fasilitas kepabeanan untuk mendukung iklim investasi di kawasan khusus, sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan dua RPP itu antara lain RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta RPP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders dalam penyusunan RPP dan Perpres mengenai sektor perindustrian, perdagangan, kepabeanan, perizinan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan transportasi,” katanya, Senin (14/12/2020).
Wahyu menambahkan pemerintah akan mengarahkan pengembangan KEK demi mencapai target peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja pada 2025.
Strategi itu meliputi peningkatan ekspor dan substitusi impor, mempercepat terwujudnya Industri 4.0, mengembangkan wilayah yang belum berkembang, mempercepat pengembangan sektor jasa/tersier, serta memperbaiki neraca perdagangan.
Pemerintah juga akan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan. Misal, perizinan berusaha dan perizinan lainnya dilaksanakan oleh administrator berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
Lalu, administrator juga dapat melaksanakan Pelayanan Mandiri Kepabeanan, dan tidak diperlukan lagi Izin Usaha Kawasan Industri bagi kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK.
Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan insentif dan kemudahan di KEK, seperti pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud, serta kewajiban pemda memberikan insentif.
Saat ini, lanjut Wahyu, sudah ada 15 KEK di Indonesia yang terdiri atas 11 KEK sudah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan. Pada 2020, nilai investasi yang tercatat di KEK mencapai Rp69,87 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.226 orang.
“Diharapkan pada 2025 nilai investasi meningkat menjadi Rp725,42 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 672.173 orang,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan penyusunan RPP KPBPB akan memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, sekaligus memperluas lapangan kerja di KPBPB. Selain itu, pemerintah juga menginginkan reformasi untuk menghilangkan berbagai hambatan.
Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain seperti dalam hal isu kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan (BP), birokrasi kewenangan BP terutama dalam bidang perizinan, dan pengaturan fasilitas fiskal yang ada di KPBPB.
“RPP KPBPB tidak hanya melingkupi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), namun juga melingkupi KPBPB Sabang, terutama dalam hal kewenangan perizinan, aturan pemasukan dan pengeluaran barang, serta insentif,” tuturnya.
RPP KPBPB akan terdiri atas 11 bab dan 68 pasal yang memuat beberapa hal penting dalam mereformasi KPBPB di antaranya seperti tentang Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan, perizinan, ketentuan larangan dan pembatasan, insentif dan lain sebagainya.
Berbagai fasilitas dan kemudahan untuk KPBPB juga telah tertuang secara khusus dalam UU Cipta Kerja, baik itu dalam pelayanan perizinan berusaha maupun insentif dan kemudahan berusaha di KPBPB.
Fasilitas tersebut termasuk fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk, PPN, dan PPnBM, serta fasilitas pembebasan cukai untuk barang nonkonsumsi yang sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. (rig)
Sumber : ddtc.co.id, Senin 14 Desember 2020
WA only
Leave a Reply