Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Joe Biden akan lebih galak pada persoalan penipuan pajak. Salah satu yang jadi target pemerintahan Biden adalan investasi aset kripto (cryptocurrency).
Sebagai informasi, mata uang virtual seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan para investornya cara untuk melindungi pendapatan dari otoritas pajak.
Dengan begitu membuat ‘kesenjangan pajak’ yang ada di Amerika Serikat. Yakni menurut Departemen Keuangan menyebutkan ada perbedaan dari pajak yang dibayarkan dan terhutang, dan pihak Gedung Putih memperkirakan perbedaanya mencapai US$7 triliun selama satu dekade berikutnya.
“Cryptocurrency sudah menimbulkan masalah deteksi signifikan dengan memfasilitasi aktivitas legal termasuk penggelapan pajak,” tulis Departemen Keuangan dalam laporannya, dikutip dari Reuters, Selasa (1/6/2021).
Lalu bagaimana cara menghindari pajak dengan uang kripto itu? Menurut para ahli pajak, sebagian besar disebabkan karena longgarnya persyaratan untuk pelaporan. Internal Revenue Service (IRS) kemungkinana tidak dapat melacak pemasukkan atau transaksi kripto jika tidak dilaporkan oleh bursa, bisnis dan pihak ketiga lainnya.
Dengan begitu artinya, penghasilan yang didapatkan dari kripto kemungkinan tidak kena pajak.
“Setiap kali Anda menciptakan jalur non-pelaporan, Anda membuat cara untuk keuntungan dari penipuan pajak dengan tidak dapat dilacak atau lebih sulit dilacak,” jelas mitra di firma hukum Baker Boots dan mantan litigator IRS, Jon Feldhammer.
Dengan banyak pedagang yang menerima pembayaran dengan Bitcoin Cs, kripto sekarang jadi alternatif uang tunai. Namun di sisi lain uang tunai lebih banyak diatur.
“Meskipun jadi bagian kecil dari pendapatan Bitcoin hari ini, transaksi cryptocurrencu cenderung meningkat dalam dekade selanjutnya, khususnya dengan rezim pelaporan rekening keuang berbasis luas,” ungkap Departemen Keuangan AS dalam laporannya.
Proposal kripto Biden, sekitar 80% celah pajak AS disebabkan oleh penghasilan yang tidak dilaporkan. Departemen Keuangan menyebutkan kebanyakan adalah orang kaya yang menyembunyikan pendapaan dalam struktur tidak jelas.
Laporan itu juga menyebutkan standard laporan yang lebih kuat, termasuk pelaporan komprehensif untuk kripto jadi salah satu yang efektid untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Agenda pajak pemerintah AS akan membuat transaksi kripto sama seperti uang tunai. Dengan begitu bisnis harus melaporkan pendapatan lebih dari US$10 ribu dalam bentuk mata uang virtual.
Lembaga keuangan, entitas penyelesaian pembayaran dan tempat pertukaran aset digital serta petugas juga harus melaporkan transaksi kripto dengan batas tertentu. Ini berdasarkan analisis proporal dari firma hukum Greenberg Traurig.
Sumber: CNBCIndonesiaa.com. Selasa, 1 Juni 2021.
WA only
Leave a Reply