Sri Mulyani: Dari Sisi Penerimaan Pajak, Ekonomi Masih Belum Sembuh

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tumbuh 7,07 persen (yoy). Capaian ini dinilai sebagai tanda pertumbuhan ekonomi nasional mengalami fase pemulihan ekonomi.

Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dilihat dari sisi penerimaan pajak, kondisi perekonomian nasional masih belum mengalami perbaikan.

“Kalau dilihat dari penerimaan pajak, kondisi ekonomi kita ini masih belum sembuh sama sekali,” kata Sri Mulyani dalam dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (23/8).

Penerimaan perpajakan sepanjang semester I-2021 tercatat Rp 680 triliun atau tumbuh 8,8 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp 625 triliun. Namun dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang bisa mengumpulkan perpajakan hingga Rp 689,9 triliun.

Penerimaan pajak semester I-2021 tercatat Rp 557,8 triliun atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Saat itu penerimaan pajak hanya Rp 531,8 triliun, lebih rendah dari capaian tahun 2019 yakni Rp 604,3 triliun.

“Kondisi saat ini masih jauh dari situasi yang kita hadapi sebelum Covid-19. Semester I sebelum Covid, penerimaan khusus pajak kita mencapai Rp 604,3 triliun, sedangkan saat ini kita masih di angka Rp 557,8 triliun di tahun 2021,” kata dia.

Meski begitu peneriman pajak tahun 2021 didorong adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong produksi, konsumsi dan perdagangan internasional.

Sementara itu, dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai pada semester I-2021 tercatat Rp 122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama. Peningkatan cukai yang tumbuh positif ini didukung adanya pelunasan pita cukai tahun 2020. Selain itu, peningkatan pendapatan dari cukai juga didorong tren membaiknya kinerja impor maupun bea keluar.

“Untuk cukai memang dari sisi penerimaan BHP kontributor tahun ini naiknya tinggi, yang dikontribusi dari pelunasan pita cukai tahun 2020 dengan adanya kebijakan penyesuaian tarif CHT 2021,” kata dia.

Sumber: merdeka.com