Bisnis, JAKARTA — Parlemen Inggris meloloskan usulan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menaikkan tarif pajak penghasilan dan dividen sebesar 1,25%. Langkah ini ditempuh dalam rangka menutup celah defi sit anggaran yang kian menganga akibat pandemi Covid-19.
Pungutan ini sekaligus menjadi yang tertinggi di dalam sejarah Negeri Ratu Elizabeth itu.
Selain mengatasi defisit, pengetatan fiskal ini juga bertujuan untuk menambah amunisi pemerintah dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan.
Pajak tambahan sebesar 1,25% untuk pekerja dan majikan di Inggris disetujui oleh 307 suara Parlemen, lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan 251 suara di tingkat House of Commons pada hari sebelumnya.
Rencananya, pendapatan tersebut dialokasikan untuk membayar program pascapandemi di Layanan Kesehatan Nasional, dan merombak sistem perawatan sosial negara yang kini berada dalam kondisi rapuh.
Terlepas dari kekhawatiran awal bahwa Johnson mungkin menghadapi pemberontakan dari pendukungnya atas rencana tersebut, suara oposisi akhirnya mampu diredam.
Pungutan itu datang meskipun Partai Konservatif berjanji untuk tidak meningkatkan asuransi nasional dalam Manifesto 2019.
Kemenangan ini berfungsi untuk menggarisbawahi otoritas Johnson setelah pada pekan lalu terjadi keributan di antara anggota Partai Konservatif dan bahkan anggota kabinetnya sendiri yang khawatir dengan risiko terhadap ekonomi ke depan.
Terlepas dari dinamika usulan pajak tersebut, rencana perawatan kesehatan dan sosial tetap menjadi proposisi berisiko bagi kalangan yang selalu memperjuangkan tarif pajak tetap rendah.
Perdana menteri mengakui dia melanggar janji manifesto pemilihan untuk tidak menaikkan tarif pajak utama.
Namun Johnson mengatakan pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak masuk ke dalam skenario negara manapun.
Saat menggelar konferensi pers, Johnson menolak kesempatan untuk mengesampingkan kenaikan pajak lagi selama periode Parlemen ini, dan menegaskan pemerintah akan memberikan komitmen emosional.
Menteri Keuangan Rishi Sunak, yang konservatisme fiskalnya kontras dengan kecintaan Johnson terhadap proyek infrastruktur besar dan belanja yang menyenangkan, mengatakan pendanaan kepedulian sosial adalah peran baru secara permanen bagi pemerintah, yang juga membutuhkan cara permanen untuk membayarnya.
“Tak satu pun dari kami yang berdiri di pemerintahan ingin berada dalam situasi di mana kami harus menaikkan pajak,” kata Sunak, dilansir Bloomberg, Rabu (15/9).
Kenaikan pajak hanyalah salah satu bagian dari usulan perombakan keuangan publik oleh Sunak. Rincian lebih lanjut akan disampaikan pada 27 Oktober mendatang ketika kanselir mengumumkan anggarannya dan tinjauan pengeluaran selama 3 tahun ke depan.
Mantan Kanselir dan Menteri Kesehatan saat ini Sajid Javid mengatakan penerimaan pajak Inggris masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya kendati mengimplementasikan tarif baru.
Menurutnya, ketika tarif baru berlaku rasio penerimaan hanya sekitar 35,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Itu masih lebih rendah diban-dingkan dengan Prancis, Jerman, dan Italia. Kami masih salah satu negara dengan pajak terendah di G-7, dan akan tetap seperti itu,” ujarnya.
Mantan Kanselir Tory George Osborne, salah satu pendahulu Sunak juga mengisyaratkan persetujuannya. Menurutnya keputusan untuk menaikkan pajak umum adalah langkah berani dan perlu untuk ditempuh.
Secara lebih luas, para ekonom saat ini tengah memperhitungkan bahwa pemerintah di seluruh negara maju menarik dukungan fiskal terlalu cepat setelah krisis dan sebagai hasilnya, sehingga ekonomi tumbuh lebih lambat daripada yang mereka butuhkan.
Aksi Johnson di Tanah Inggris ini dimaknai sebagai salah satu langkah untuk menarik dukungan fiskal yang telah longgar sejak tahun lalu.
Di sisi lain, kebijakan di Inggris ini diyakini mendorong negara maju lainnya untuk menempuh jalur serupa guna menyeimbangkan fiskal di tengah impitan pandemi Covid-19.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden misalnya, yang berencana untuk membebankan lebih banyak beban pajak kepada masyarakat berpendapatan kelas atas dan yang memiliki keuntungan modal besar.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah mendukung retribusi baru atas keuntungan yang diperoleh perbankan.
“Inggris berada di ujung tombak percakapan itu secara global. Ini menjadi yang pertama keluar dari gerbang untuk melepaskan pengeluaran selama pandemi,” kata Mujtaba Rahman, Direktur Pelaksana Eropa di Eurasia Group yang juga mantan pejabat Departemen Keuangan Inggris.
RISIKO EKONOMI
Kendati kebijakan ini berpotensi melebarkan ruang fiskal, Inggris tetap dihadapkan pada risiko ekonomi yang cukup besar.
Menarik lebih banyak pajak dari pekerja dan perusahaan dapat mengurangi pengeluaran dan melemahkan kepercayaan konsumen, serta memperlambat pemulihan ekonomi.
Para kritikus mengatakan pekerja yang lebih muda dan lebih miskin akan menerima pukulan proporsional yang lebih besar, sementara masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari sewa dan pensiun tidak dibebani tarif tambahan.
Kebijakan ini diperkirakan akan menambah penerimaan negara senilai 36 miliar pound dalam 3 tahun ke depan.
Akan tetapi, tercatat hanya 5,4 miliar pound atau setara dengan US$7,4 miliar yang akan digunakan untuk penanganan sektor kesehatan.
Hal inilah yang kemudian mendorong kritikus melakukan kampanye bahwa rencana tersebut tidak menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Terlebih, Institute for Fiscal Studies memperkirakan jika pajak dimasukkan sesuai rencana pada April tahun depan, maka akan meningkatkan beban pajak Inggris ke tingkat tertinggi yang pernah dipertahankan sejak pencatatan dimulai pada 1955.
Data dan argumentasi tersebut merupakan garis serangan yang diambil oleh oposisi Partai Buruh.
Kanselir Bayangan Rachel Reeves menyebut proposal tersebut sebagai langkah tidak adil, membebani pekerjaan, merobek-robek manifesto, dan menimbulkan bom pajak.
Sumber: ortax.org (Harian Bisnis Indonesia), Kamis 16 September 2021
WA only
Leave a Reply