Pengemplang Pajak Ingin Diampuni Jokowi? Januari 2022 Ada Tax Amnesty

Jakarta. Tax Amnesty alias Program pengampunan pajak mau ada lagi nih. Buat yang selama ini ngemplang pajak nanti bisa lapor ke pemerintah dan diampuni.
Program yang disebut Pengungkapan Sukarela alias Tax Amnesty akan digelar lagi seiring disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh pemerintah dan DPR RI.

Kapan program ini berjalan? Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Tax Amnesty jilid II dimulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

“Program Pengungkapan Sukarela yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, program ini dalam undang-undang dalam HPP berlakunya hanya 6 bulan, 1 Januari sampai 30 Juni 2022,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (7/10/2021).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu lalu juga mengatakan Tax Amnesty jilid II memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” tuturnya.

Dalam program tax amnesty jilid II ini, pemerintah memiliki dua kebijakan. Lihat selengkapnya di halaman berikutnya.

Kebijakan I
Subjek pada kebijakan I yakni wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Dengan basis aset yaitu per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti tax amnesty jilid I.

Peserta bisa mendapatkan tarif PPh final rendah apabila sebagian besar hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi. Dengan rincian tarif PPh final yaitu:

a. 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
b. 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c. 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.

Kebijakan II
Subjek pada kebijakan ini yaitu wajib pajak orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
b. 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c. 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Sumber : detik.com