Pajak Karbon RI Dinilai Juara dalam Pengendalian Perubahan Iklim Dunia

Pemerintah Masih Bahas Porsi Pengembangan EBT dari Hasil Pajak Karbon
October 13, 2021
Terapkan Pajak Karbon: Indonesia Jadi Trendsetter, bukan Follower
October 13, 2021

Jakarta: Penerapan pajak karbon oleh pemerintah Indonesia menjadi terobosan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mendapatkan perhatian internasional. Pajak karbon merupakan upaya pemerintah untuk pengendalian perubahan iklim.

Dalam pertemuan The Institute of International Finance (IIF) 2021, penerapan pajak karbon disambut secara positif oleh dunia internasional. Bahkan IIF menyebut Indonesia sebagai juara atau champion untuk upaya pengendalian perubahan iklim di dunia.

“Pajak karbon adalah bukti bahwa Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan seyogyanya negara lain juga mengambil bagiannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Oktober 2021.

Pengenalan pajak karbon terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau business as usual (BAU) atau hingga 41 persen dengan bantuan internasional dalam Paris Agreement.
 
Di samping pajak karbon, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya termasuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam APBN. Alokasi anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 21,3 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga Indonesia masih membutuhkan kerja sama dari internasional dan swasta.
 
Ketika ditanya mengenai bagaimana memastikan negara lain mengambil langkah serupa di Indonesia, Sri Mulyani menjawab bahwa kuncinya adalah pajak karbon. Menurut dia, pajak karbon akan menguatkan eksistensi pasar karbon.
 
“Pasar karbon memastikan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim menjadi tidak hanya adil tetapi juga terjangkau (affordable) karena sifatnya memberi insentif bagi swasta untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya mekanisme ini, negara berkembang diharapkan banyak yang ikut,” ungkapnya.
 
Selain itu, karena intinya adalah karbon, menuju COP26, Indonesia juga mempertimbangkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Sumber : www.medcom.id/ekonomi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only