Eropa sepakat kembalikan selisih pendapatan pajak digital dan pajak global
WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) dan negara Eropa yakni Inggris, Prancis, Italia, Spanyol dan Austria sepakat selesaikan sengketa perdagangan pajak digital atas perusahaan raksasa teknologi.
Kesepakatan itu datang setelah 136 negara yang tergabung dalam OECD dan G20 menyetujui perjanjian global pajak minimum 15% pada perusahaan multinasional.
AS dan kelima negara itu sepakat melakukan transisi pajak layanan digital yang ada saat ini ke solusi multilateral baru. Mereka berkomitmen melanjutkan diskusi lewat dialog konstruktif.
Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan panjang yang mengancam rencana pajak global. Berdasarkan perjanjian kesepakatan seperti dikutip Bloomberg, Selasa (26/10), lima negara Eropa akan menarik pajak digital mereka jika kesepakatan pajak global mulai berlaku penuh tahun 2023.
Dalam masa transisi, jika pendapatan yang dikumpulkan dari pajak digital lebih besar dari yang harusnya diterima berdasar pajak global. Maka selisihnya dikembalikan melalui kredit pajak.
Tapi keberhasilan kesepakatan ini tergantung perjanjian pajak global yang akan dilaksanakan 31 Desember 2023. “Perjanjian ini berarti pajak layanan digital kami dilindungi saat kami pindah ke tahun 2023. Pendapatannya dapat terus mendanai layanan publik,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak.
Dipimpin Prancis, sejumlah negara Eropa sebelumnya tak sabar menunggu hasil pembicaraan OECD dan mulai memberlakukan pajak digital. Prancis mengantongi pendapatan pajak digital sekitar US$ 408 juta dalam setahun.
Kenyataan itu menyebabkan pejabat AS naik pitam dan menilai hal itu sebagai diskriminasi terhadap perusahaan AS. Washington kemudian memberlakukan tarif pembalasan, termasuk pungutan atas anggur dan keju Prancis. Tarif ditangguhkan untuk memungkinkan negosiasi.
Di bawah kesepakatan sampingan, negara-negara Eropa akan mempertahankan pajak layanan digital pada raksasa sepertiFacebook danAmazon. Dan mendorong terus pejabat AS menekan Kongres AS menyetujui aturan baru meskipun ada tentangan dari Partai Republik.
Pembicaraan OECD dipercepat pada tahun 2021 setelah AS terlibat dalam negosiasi dengan proposal baru. Awal bulan ini, pemerintah menyelesaikan rincian penting. Di antaranya kesepakatan untuk melarang pajak layanan digital baru.
Sumber : Harian Kontan Rabu 27 Oktober 2021 hal 16
WA only
Leave a Reply