Jakarta – 26 Oktober 22 tahun lalu, Presiden ke-3 Indonesia Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 mengangkat Ir Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, untuk memimpin Departemen Eksplorasi Laut (DEL).
Departemen tersebut saat ini kita kenal dengan sebutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan tanggal 26 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi KKP.
Sepanjang 22 tahun berlayar di NKRI, Departemen Eksplorasi Laut mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Dari yang semula DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP). Kemudian berganti nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), sampai akhirnya resmi menyandang sebutan kementerian pasca terbitnya Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Selama itu pula, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dinakhodai oleh delapan menteri, termasuk saya yang sedang menjabat saat ini.
Memegang tanggung-jawab sebagai orang nomor satu di kementerian yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, tentu menjadi tantangan besar bagi saya. Sebab jutaan orang menggantungkan hidup dari sektor ini.
Kita ketahui bersama bahwa lautan menyimpan potensi ekonomi cukup besar. Beragam aktivitas bergulir di sana. Mulai dari penangkapan ikan, budidaya ikan, wisata bahari, eksplorasi migas, hingga pemasangan kabel/pipa bawah laut. Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, penerimaan negara, maupun penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Berdasarkan data tahun lalu untuk sub-sektor perikanan tangkap misalnya, akumulasi nilai produksinya mencapai Rp224 trilun, meski sayangnya penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan hanya di angka Rp600 miliar.
Kemudian yang tak kalah penting, peran laut bukan sebatas ‘tempat menghasilkan uang’, tapi juga sumber kehidupan. Sebagian besar oksigen yang kita hirup dihasilkan dari sana. Laut juga menyerap karbon dan emisi rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim pemicu bencana alam.
Maka dari itu, tak ada jalan lain selain memastikan laut tetap sehat. KKP, melalui regulasi dan program terobosan, berkomitmen penuh menjaga kesimbangan ekologi dan ekonomi sebagai implementasi dari prinsip ekonomi biru.
KKP menjamin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan perikanan harus sinergis dengan usaha mempertahankan keberlanjutan ekologi kelautan perikanan itu sendiri
KKP sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan sebagai acuan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk hari ini hingga 25 tahun mendatang.
Ada tiga program terobosan dalam roadmap tersebut, yang terdiri dari satu untuk sub sektor perikanan tangkap dan sisanya berkaitan dengan perikanan budidaya.
Untuk sub-sektor perikanan tangkap yakni kebijakan penangkapan terukur yang akan kami implementasikan pada awal tahun 2022. Melalui skema penangkapan terukur yang pembuatannya melibatkan para ahli dan SDM unggul di KKP, saya optimistis terjadi transformasi pada sektor perikanan Indonesia di masa depan.
Transformasi utamanya meliputi penangkapan ikan menjadi terukur dan berkelanjutan dari yang sebelumnya tidak demikian.
Pengendalian penangkapan ikan dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan membagi zona penangkapan menjadi tiga yaitu zona spawning dan nursery ground, zona nelayan lokal, serta zona fishing industry.
Transformasi lainnya yakni mayoritas hasil perikanan di masa mendatang merupakan produk budidaya berkelanjutan. Saat ini produksi perikanan Indonesia 55%-nya berasal tangkapan, namun ke depan 80% hasil budidaya.
Selanjutnya terjadi transformasi dalam hal distribusi pertumbuhan ekonomi. Sebab pendaratan hasil tangkapan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan di sekitar area tangkapan. Nelayan-nelayan Indonesia juga bukan lagi perorangan yang menanggung resiko sendiri, tapi tergabung dalam koperasi.
Serta yang paling utama, Indonesia sebagai negara maritim bertransformasi menjadi pemain nomor wahid produk perikanan dunia dari yang tadinya hanya pemasok gurem. Penangkapan terukur pada akhirnya akan menghapus stigma tingginya praktik illegal, unreported, unregulated fishing di Indonesia.
Sementara untuk sub-sektor perikanan budidaya, KKP fokus pada peningkatan produktivitas komoditas perikanan berorientasi ekspor, yakni udang, lobster, rumput laut, serta kepiting. Untuk udang, target produksinya melejit lebih dari 100 persen, ke angka 2 juta ton di tahun 2024.
Strategi KKP meningkatkan produksi ialah dengan merevitalisasi 14.000 hektare tambak tradisional dari total luasan saat ini sebesar 247.803 hektare. Lalu dari luasan tambak yang direvitalisasi itu, 3.000 hektare di antaranya dibangun menjadi kawasan tambak udang modern yang terintegrasi. Revitalisasi dan pembangunan kawasan tambak udang modern menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang menjaga kualitas air, benih, dan pakan.
Satu lagi untuk sub-sektor perikanan budidaya adalah pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal yang terbagi dalam tiga ketegori, yakni budidaya pedalaman (air tawar), pesirir, dan laut. Beberapa komoditasnya seperti ikan mas, ikan lele, bandeng, nila salin, kakap, kerapu serta bawal bintang.
Tujuan pembangunan kampung-kampung budidaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, serta menjaga komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan.
Dalam menggapai transformasi dari implementasi tiga program tersebut sudah pasti tidaklah mudah. Butuh kerja keras, komitmen, kelangkapan sarana prasana pelabuhan serta pengawasan yang modern dan canggih. Dukungan dari pelaku utama sektor perikanan, seperti nelayan, ABK pembudidaya, serta pelaku usaha juga sangat penting bagi kami
Sumber :finance.detik.com
WA only
Leave a Reply