JAKARTA — Setelah dinaungi mendung gelap selama 12 tahun, awan cerah akhirnya menyelimuti prospek penerimaan pajak yang pada tahun ini diperkirakan mencapai target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.
Kalangan pakar dan pemerhati pajak yang dihubungi Bisnis secara terpisah kompak memprediksi realisasi penerimaan pada tahun ini akan melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp1.229,6 triliun.
Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan dalam skenario terburuk penerimaan pa-jak pada tahun ini pun diprediksi mencapai 98,55% dari target atau Rp1.211,73 triliun.
Adapun jika otoritas pajak berhasil mempertahankan performa positif sebagaimana pada Agustus—September, realisasi penerimaan diproyeksikan mencapai Rp1.270,5 triliun atau 103,33% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
“Kalau melihat tren, realisasi bisa 98,5%. Akan tetapi jika Ditjen Pajak mempertahankan kinerja dalam bulan-bulan berikutnya, maka realisasi pada tahun ini total bisa di atas 100%,” paparnya, Kamis (28/10).
Menurut Fajry, pencapaian 103,33% dari target itu bisa terwujud apabila otoritas pajak mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,24% tiap bulan hingga pengujung tahun.
Dengan asumsi realisasi 103,33%, Fajry memprediksikan penerimaan pada sisa tahun ini adalah Rp123,12 triliun pada Oktober 2021, Rp 139,43 triliun pada November 2021, serta pada bulan terakhir tahun ini di angka Rp157,91 triliun.
Dua skenario tersebut menunjukkan prospek penerimaan negara memang cukup cerah. Bila ditelusuri lebih jauh, selama ini secara rata-rata pencapaian penerimaan pajak hanya di kisaran 80% dari target.
Bisnis mencatat, terakhir kali pemerintah berhasil merealisasikan atau melampaui target penerimaan pajak adalah pada 2008.
Kala itu, otoritas fiskal mencatat penerimaan pajak mencapai Rp571 triliun. Angka tersebut setara dengan 106,7% dari target yang ditetapkan di angka Rp535 triliun.
“Pemerintah pasti bekerja keras agar realisasi tercapai lebih dari 100%. Sudah satu dekade lebih ini belum terjadi,” ujar Fajry.
Analisa senada disampaikan oleh Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono. Menurutnya, secara moderat realisasi penerimaan pajak pada tahun ini di angka 98% dari target.
Alhasil, peluang pemerintah untuk melampaui target cukup terbuka mengingat hingga akhir bulan lalu penerimaan pajak yang dikantongi mencapai Rp850 triliun atau 69,1% dari target.
“Ini karena perekonomian sudah menunjukkan pemulihan, sehingga konsumsi masyarakat mulai meningkat,” kata Prianto.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu mewaspadai risiko yang bisa menghambat akselerasi penerimaan tersebut, terutama yang berasal dari gelombang ketiga penyebaran Covid-19.
Risiko tersebut kian besar sejalan dengan banyaknya daerah yang melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk dibukanya pintu akses untuk warga negara asing.
“Sebagai konsekuensinya, mobilitas masyarakat meningkat, termasuk kedatangan wisatawan mancanegara dan efek negatifnya adalah peningkatan kasus Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo meyakini target penerimaan pada tahun ini akan tercapai.
Optimisme itu diperkuat dengan realisasi per September 2021 yang mencatatkan kenaikan sebesar 13,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Bila dicermati angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat hanya mengalami kenaikan sebesar 9,5% dibandingkan dengan periode Januari—Agustus 2020. “Sampai akhir tahun harapan kami dapat memenuhi target yang telah ditetapkan,” kata Suryo.
Adapun strategi yang diusung oleh otoritas pajak adalah dengan memaksimalkan pengawasan terhadap tiga sektor yang telah berhasil pulih dari tekanan pandemi Covid-19, yakni industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.
“Tiga sektor itu kami lakukan Pengawasan Pembayaran Masa. Untuk kepatuhan material kami juga terus tingkatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menghalau serangan Covid-19 dalam rangka mencegah munculnya gelombang ketiga.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan penangkalan dilakukan melalui percepatan vaksinasi secara merata di Tanah Air.
Dalam rangka menjaga ketahanan daya beli masyarakat, pemerintah juga terus mendorong belanja dengan berfokus pada sektor yang memiliki efek berganda ke perekonomian.
“Penyerapan belanja modal juga akan tetap tinggi pada kuartal keempat tahun 2021 sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio..
Sumber : Harian bisnis INDONESIA
WA only
Leave a Reply