Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap penerimaan pajak kurun waktu satu dekade yakni 2010 hingga 2020 mencapai Rp 1.709,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan perusahaan pelat merah memiliki kontribusi untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara, walaupun di sisi lain beberapa diantaranya juga menerima suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Adapun pendapatan yang disetorkan BUMN berasal dari dividen untuk menyokong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak. Selama periode ini kontribusi dari penerimaan pajak mencapai Rp 1.709,8 triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).
Adapun dalam bahan paparannya, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak mengalami tren kian meningkat sejak tahun 2010 kontribusinya hanya Rp 76 triliun hingga tahun 2016 mencapai Rp 197 triliun.
Namun setoran pajak dari BUMN sempat mengalami penurunan ke level Rp 165 triliun pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 tercatat Rp 193 triliun dan tahun 2019 kembali alami penurunan Rp 189 trilun, namun tahun 2020 setoran pajak dari BUMN kembali naik menjadi Rp 191 trilun.
“Selama kurun waktu 2010-2020, setoran BUMN dalam bentuk dividen mencapai Rp 422,4 triliun,” tuturnya.
Meski begitu, tren setoran dividen BUMN juga mengalami fluktuatif, dengan rincian tahun 2010 sebesar Rp 30 triliun kemudian 2011 tercatat Rp 28 triliun. Selanjutnya tahun 2012 hingga 2014 tercatat di kisaran Rp 31 triliun hingga 40 triliun , namun kembali turun pada tahun 2015 menjadi 38 triliun, 2016 tercatat Rp 37 triliun.
Kemudian tahun 2017 sebesar Rp 44 triliun, 2018 mencapai Rp 45 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 51 triliun dan 2020 kembali turun jadi Rp 45 triliun. Kontribusi BUMN kepada negara, juga sejalan dengan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN dan badan usaha lainnya sejak kurun waktu 2010-2020 telah digelontorkan mencapai Rp 243 triliun.
“Untuk periode 2010-2020, nilai PMN mencapai Rp243 triliun. Kalau dilihat dari nilai investasi yang melonjak tinggi tentu ini tidak karena PMN saja, tapi tadi ada karena revaluasi aset maupun laba yang ditahan,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, PMN yang digelontorkan pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat struktur permodalan kepada BUMN yang pada masa tersebut juga harus melakukan penugasan dari pemerintah. “Penugasan pemerintah biasanya juga memiliki tingkat risiko tinggi meskipun economic dan social impact-nya cukup besar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kenaikan PMN pada 2014 ke 2015 disebabkan oleh adanya revaluasi aset oleh BUMN, yang didominasi oleh PT PLN (Persero). Selain itu, terjadi penggabungan BUMN dari yang sebelumnya ada 145 BUMN, 15 dalam bentuk minor dan satu dalam bentuk sui generis pada 2010.
“Sementara 2020 jumlah BUMN berkurang menjadi 111 BUMN karena adanya resizing, karena adanya penggabungan dan holdingisasi dalam rangka meningkatkan BUMN sebagai agen pembangunan dan tentu diharapkan memiliki neraca keuangan yang semakin sehat dan good governance atau lebih baik tata kelolanya,” pungkasnya.
Sumber : beritasatu.com

WA only
Leave a Reply