Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II akan mendukung upaya pemerintah menuju konsolidasi fiskal dengan defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan minat wajib pajak untuk mengikuti program PPS cukup baik. Apalagi PPS merupakan bentuk reformasi perpajakan yang dituangkan dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajaknya yang belum dipenuhi.
Berdasarkan data statistik PPS dalam situs DJP, hingga Selasa (8/2/2022) total wajib pajak yang telah mengikuti program PPS mencapai 11.479 dengan nilai harta bersih yang diungkapkan Rp 11,54 triliun. Nilai ini terdiri dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp 9,9 triliun, investasi Rp 812,3 miliar dan deklarasi luar negeri mencapai Rp 817,86 miliar. Dengan begitu, setoran PPh yang telah diraup pemerintah dari program PPS mencapai Rp 1,2 triliun. “Setoran PPh dari program pengungkapan sukarela mencapai (Rp 1,2 triliun) ini merupakan denda yang dibayarkan oleh peserta wajib pajak,” tuturnya dalam diskusi Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022)
Ia mengatakan program pengungkapan sukarela hanya akan berlangsung hingga 30 Juni 2022. Oleh karena itu ia mengimbau para wajib pajak segera melaporkan harta yang dimilikinya. Tak hanya itu, Kemenkeu juga terus melakukan sosialisasi dan mengkomunikasi kepada wajib pajak terkait program PPS. “Kami terus berkomunikasi dengan banyak wajib pajak dan kami juga mempertimbangkan pendapatan yang (diraih) dari pelaksanaan program PPS ini. Jadi kami berharap reformasi perpajakan melalui UU HPP dapat mendukung konsolidasi fiskal karena (pemerintah) memiliki waktu 3 tahun hingga 2023 dengan defisit maksimal 3%,” tuturnya.
Sebagai informasi, program pengungkapan sukarela (PPS) memiliki dua kebijakan. Kebijakan pertama tarif yang dikenakan untuk WP OP dan Badan yang merupakan peserta TA, yaitu 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN), 8% untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi, dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN), dan 6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy.
Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 yang masuk dalam kebijakan II.
Sumber : beritasatu.com

WA only
Leave a Reply